Menhut Raja Juli akui pernah terima amplop dari Bupati Kuansing yang terjaring OTT KPK

Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni buka suara seusai terseret kasus dugaan korupsi pengurusan pelepasan kawasan hutan produksi terbatas (HPT) di Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Riau.

Raja Juli menyinggung keberadaan amplop Bupati Kuansing, Suhardiman Amby. Namun, amplop tersebut telah dia kembalikan.

"Jadi tanggal 12 (Juni 2026), teman-teman semua, hari Jumat tanggal 12, sekitar 17 hari sebelum terjadi OTT, ajudan saya sudah mengembalikan amplop, amplop putih kepada bupati Kuantan Singingi," kata Raja Juli di kantor Kementerian Kehutanan, Jakarta, Jumat (3/6/2026).

Raja Juli menjelaskan, keberadaan amplop tersebut bermula saat Suhardiman menggelar audiensi di Kementerian Kehutanan pada awal Juni 2026 lalu.

Seusai audiensi, Suhardiman disebut telah menitipkan amplop yang diselipkan pada sebuah map. Kata Raja Juli, amplop tersebut sampai ke meja kerjanya.

"Dan ketika beliau pergi, saya baru sadar, dan saya langsung meminta ajudan saya untuk mengembalikan amplop tersebut," katanya.

"Saya tidak tahu isinya apa, tetapi saya merasa tidak memiliki hak terhadap amplop tersebut, dan saya meminta ajudan saya untuk mengembalikan," ungkapnya.

Raja Juli mengaku telah menyertakan tanda terima pengembalian amplop tersebut yang ditandatangani dengan materai.

Dia mengaku siap dipanggil KPK apabila penyidik membutuhkan keterangannya terkait kasus yang menjerat Suhardiman.

"Kami akan membantu KPK, akan kooperatif," tegasnya.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih mengkaji urgensi pemanggilan Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pengurusan pelepasan kawasan hutan produksi terbatas (HPT) di Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Riau.

Pemeriksaan terhadap Menteri Kehutanan akan dilakukan apabila dibutuhkan untuk melengkapi alat bukti dan mengungkap dugaan aliran uang dalam perkara tersebut.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menegaskan setiap pemanggilan saksi didasarkan pada kebutuhan penyidikan dan pertimbangan penyidik.

Budi menjelaskan penyidikan kasus dugaan korupsi pelepasan HPT Kuansing berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK terkait dugaan jual beli jabatan di Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi.

Dalam proses penyidikan tersebut, tim KPK menemukan dugaan penerimaan gratifikasi lain oleh bupati Kuansing yang berkaitan dengan pengurusan pelepasan kawasan hutan produksi terbatas.

"Ada dugaan penerimaan lainnya oleh bupati berkaitan dengan pelepasan kawasan hutan yang juga kemudian ada dugaan mengarah ke Kementerian Kehutanan. Karena memang pemda ini otoritasnya hanya memberikan rekomendasi teknis dan juga soal tata ruangnya dan keputusan final itu menjadi kewenangan penuh di Kementerian Kehutanan," jelas Budi.

Menurut Budi, penyidik masih terus mendalami kemungkinan adanya aliran uang kepada pihak-pihak di Kementerian Kehutanan.

Oleh karena itu, peluang memanggil pejabat kementerian, termasuk Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, tetap terbuka apabila ditemukan bukti yang mengarah ke sana.

"Ini masih akan terus didalami, ditelusuri apakah kemudian ada aliran uang ke pihak-pihak di Kementerian Kehutanan tersebut. Kalau memang itu nanti ada bukti mengarah ke sana, penyidik tentu terbuka untuk kemudian melakukan pemanggilan kepada pihak-pihak yang bisa menjelaskan yang berkaitan dengan dugaan aliran tersebut," jelas Budi.

Dalam penyidikan perkara ini, KPK menemukan dugaan pengumpulan uang dari sejumlah koperasi unit desa (KUD) di Kabupaten Kuantan Singingi untuk mengurus izin pelepasan kawasan HPT.