Debat panas Hercules dengan Menteri PKP soal tanah KAI di Tanah Abang
Ketua Umum Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB), Hercules Rosario de Marshall berdebat dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara) saat melakukan peninjauan terhadap lahan milik PT. Kereta Api Indonesia (KAI) di Tanah Abang, Jakarta Pusat.
Awalnya Ara terlihat tengah rapat dengan pihak KAI dan swasta untuk program pembangunan rumah layak huni.
Dalam rapat tersebut Ara terlihat mempertanyakan legalitas dari lahan yang dimiliki oleh PT. KAI di Tanah Abang.
Perwakilan KAI yang hadir terlihat meyakinkan Ara bahwa lahan kosong itu merupakan milik KAI yang sekarang justru dikuasai oleh organisasi kemasyarakatan (ormas) secara ilegal.
Setelah rapat tersebut, Ara bersama jajarannya terlihat berkunjung ke sebuah lahan kosong. Hadir pula dalam kunjungan tersebut Hercules.
"Tujuan saya mau membangun untuk rumah rakyat di sini. Jadi bukan untuk pengembang-pengembang dan sebagainya," jelas Maruarar kepada Hercules dikutip dari @maruararsirait, Selasa (7/4/2026).
Hercules terlihat menjelaskan soal hak pengelolaan lahan (HPL). Menurut Ketua Umum GRIB itu, dirinya akan menyerahkan apabila memang menyerahkan lahan itu apabila HPL bisa ditunjukkan.
"HPL itu untuk mengelola lahan, tapi bukan untuk memiliki. Kalau ini negara punya, hari ini pun saya serahkan," tegas Hercules.
Sebelumnya, pemerintah akan mengambil kembali tiga lahan milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) di kawasan Tanah Abang. Saat ini, lahan-lahan tersebut dilaporkan masih dikuasai oleh pihak ketiga tanpa hak yang sah.
Menteri PKP Maruarar Sirait mengungkapkan rencana pengambilalihan aset tersebut saat meninjau lahan di Stasiun Jakarta Kota.
Selain itu, lahan tersebut nantinya akan dialokasikan untuk menyukseskan program pembangunan tiga juta rumah bagi rakyat.
“Ada lahan kereta api yang sudah berkekuatan hukum tetap tapi dikuasai oleh pihak ketiga,” ujar Maruarar, Minggu (5/4/2026). Di samping itu, status hukum tetap atas aset-aset tersebut menjadi dasar kuat bagi negara untuk bertindak tegas.
Langkah ini diambil sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menyediakan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Terlebih lagi, Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo turut menekankan pentingnya kedaulatan aset negara untuk kepentingan publik.
