Dugaan Praktik Jual Beli Jabatan (Mahar) Tenaga Kerja dI Kabupaten Muara Enim
MUARA ENIM - Tanggal (14-Agustus- 2026)
Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (DPC GRIB JAYA) Kabupaten Muara Enim menegaskan komitmennya untuk berdiri di garis terdepan membela hak-hak buruh dan masyarakat lokal.
GRIB JAYA DPC Muara Enim secara resmi mengumumkan Pengawasan Melekat dan Investigasi Total terhadap seluruh operasional perusahaan, vendor, serta subkontraktor yang beraktivitas di wilayah hukum Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan.
Langkah tegas ini diambil merespons maraknya dugaan pelanggaran norma kerja, Pengabaian Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP), ketimpangan rasio penyerapan tenaga kerja lokal (pribumi), hingga indikasi praktik pungutan liar (mahar) dalam proses perekrutan tenaga kerja.
Sikap Resmi DPC GRIB JAYA Muara Enim, Kawal Ketat Hak Dasar Karyawan & Perlindungan Sosial, GRIB JAYA Muara Enim tidak akan mentolerir perusahaan yang mengabaikan hak-hak normatif buruh. Kami menuntut seluruh perusahaan utama maupun subkontraktor untuk memberikan kepastian status hubungan kerja (PKWT/PKWTT) yang sah, pembayaran upah sesuai Standar UMK Muara Enim, perlindungan K3, serta kepesertaan aktif seluruh pekerja dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.
Bongkar Skandal Pemalsuan & Tunggakan WLKP (Konspirasi Oknum), GRIB JAYA mengindikasikan adanya skandal sistemik terkait pelaporan WLKP. Banyak perusahaan yang beroperasi secara ilegal tanpa melapor, atau sengaja memanipulasi jumlah karyawan untuk menghindari kewajiban pajak dan jaminan sosial. Kami memperingatkan dengan keras, Jika ketidaksesuaian data ini terjadi akibat adanya permainan atau pembiaran (main mata) antara oknum Disnaker dengan pihak perusahaan, GRIB JAYA siap membongkar dan menyerahkan bukti-bukti tersebut ke aparat penegak hukum (Kejaksaan, Kepolisian, hingga Ombudsman RI).
Stop Marginalisasi Tenaga Kerja Lokal (Pribumi Muara Enim), Sangat ironis ketika Kabupaten Muara Enim yang kaya akan sumber daya alam justru menyaksikan putra daerah menjadi penonton di tanahnya sendiri. GRIB JAYA mengecam keras dominasi tenaga kerja luar daerah yang menggeser potensi lokal. Kami menuntut penerapan porsi prioritas tenaga kerja lokal secara nyata, transparan, dan terukur dalam setiap penerimaan karyawan.
Sikat Praktik "Mahar" dan Pungli Masuk Kerja, GRIB JAYA menerima banyak keluhan terkait dugaan syarat "mahar" atau uang pelicin bernilai jutaan rupiah agar calon pekerja lokal bisa diterima bekerja di perusahaan-perusahaan tertentu.
Praktik pemerasan ini adalah kejahatan yang merusak tatanan sosial! GRIB JAYA membuka Posko Pengaduan Rakyat dan siap memburu serta memproses hukum para calo maupun oknum internal perusahaan yang bermain dalam percaloan tenaga kerja.
Pernyataan Pimpinan DPC GRIB JAYA Muara Enim, Ketua DPC GRIB JAYA Muara Enim, AZUAR ANAS, S.Pd. "GRIB JAYA hadir bukan untuk memperpanjang birokrasi, tetapi untuk menegakkan keadilan rakyat! Kami tidak akan tinggal diam melihat kekayaan alam Muara Enim dikuras, sementara buruh lokal ditindas, hak BPJS-nya ditiadakan, dan untuk bekerja saja harus bayar mahar.
Peringatan ini berlaku untuk seluruh perusahaan dan instansi terkait, Patuhi aturan hukum ketenagakerjaan, atau kami yang akan turun langsung membongkar dan menghentikan kezaliman ini".
Sekretaris DPC GRIB JAYA Muara Enim, ANDI RAZAK EFENDI, "Data WLKP bukan sekadar angka di atas kertas, itu adalah alat ukur kepatuhan dan hak hidup pekerja. Jika Disnaker dan perusahaan saling lempar tanggung jawab atau mencoba menyembunyikan data kejahatan industri ini, kami siap mengagendakan aksi pergerakan dan membawa kasus ini hingga ke pengawasan tingkat Provinsi dan Kementerian."
Tindak Lanjut Pergerakan, Menurunkan Tim Investigasi Khusus DPC GRIB JAYA ke lapangan guna menginventarisir seluruh perusahaan subkontraktor serta memverifikasi data WLKP dan kepesertaan BPJS para pekerja.
Membuka Posko Aduan Tenaga Kerja & Korban Pungli/Mahar Kerja bagi seluruh masyarakat Kabupaten Muara Enim.
Posko Pengaduan Sekretariat DPC GRIB JAYA MUARA ENIM
