Tuntut pembayaran yang macet, investor dapur MBG ngamuk dan blokade kantor BGN

Sejumlah orang yang mengaku sebagai investor pembangunan satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) atau dapur program makan bergizi gratis (MBG) mendatangi kantor Badan Gizi Nasional (BGN) di Jalan Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (8/6/2026).

Mereka menuntut kejelasan dan pertanggungjawaban terkait pembayaran pembangunan dapur MBG yang disebut belum diselesaikan.

Aksi protes sempat memanas ketika salah satu peserta meluapkan kemarahan di lobi kantor BGN. Pria tersebut terlibat adu argumen dengan petugas keamanan saat berupaya menemui Kepala BGN Nanik S Deyang.

Dengan nada tinggi, ia mendesak kepastian pembayaran pembangunan sejumlah SPPG yang telah dibiayai para investor.

Mereka mengaku telah mengeluarkan dana besar untuk mendukung program MBG, tetapi belum memperoleh kejelasan pembayaran.

Selain aksi para investor, protes juga dilakukan dua perempuan asal Sumatera Utara yang mengaku sebagai pemasok bahan makanan program MBG.

Pada Selasa (9/6/2026), keduanya memblokade pintu gerbang masuk kantor BGN sebagai bentuk kekecewaan atas tunggakan pembayaran.

Keduanya menyebut telah menyuplai berbagai kebutuhan pangan, termasuk makanan kering dan buah-buahan untuk operasional MBG.

Namun, pembayaran dengan nilai mencapai ratusan juta rupiah belum dicairkan oleh pengelola SPPG.

Helma Sirait, pemasok MBG asal Sumatera Utara, mengatakan dirinya datang ke Jakarta untuk menuntut hak pembayaran yang belum diterima.

“Kami hanya meminta hak kami dibayarkan sesuai kesepakatan. Barang sudah kami kirim dan digunakan, tetapi pembayaran belum juga kami terima,” ujar Helma.

Fransiska Simanjuntak, pemasok MBG lainnya asal Sumatera Utara meminta pemerintah dan BGN turun tangan menyelesaikan persoalan tersebut.

“Jangan sampai pemasok yang sudah membantu program ini justru mengalami kerugian besar,” kata Fransiska.

Para pemasok dan investor menilai pengelolaan SPPG tidak berjalan optimal sehingga menimbulkan kerugian finansial. Mereka mendesak BGN memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan program MBG, terutama mekanisme pembayaran kepada pihak ketiga.

Mereka juga meminta adanya pengawasan langsung agar tidak terjadi lagi penundaan pembayaran kepada investor maupun pemasok yang terlibat dalam program makan bergizi gratis.