400 Hektar Mangrove Diduga Dijual? DPC Maung Kubu Raya: Sejarah dan Hasil Penyelidikan Harus Jelas Diketahui Publik

Bogor - Aliansinews id. DPC LSM Monitor Aparatur untuk Negara dan Golongan (MAUNG) Kabupaten Kubu Raya mendesak Polda Kalimantan Barat untuk segera menuntaskan penanganan dugaan kasus jual beli kawasan hutan mangrove seluas 400 hektare di Desa Kubu, Kecamatan Kubu, yang diduga melibatkan oknum Kepala Desa Kubu, Hermawansyah.
Pihaknya juga meminta agar kronologi dan sejarah permasalahan dipaparkan secara transparan, serta hasil akhir penyidikan segera dipublikasikan agar menumbuhkan efek jera, khususnya menjelang akhir tahun ini.
HISTORIS SINGKAT KASUS
Berdasarkan informasi yang dihimpun, persoalan ini bermula ketika warga Desa Kubu baru mengetahui adanya dugaan jual beli kawasan hutan mangrove, nipah, dan tumbuhan pesisir lainnya seluas sekitar 400 hektare setelah beredarnya foto dan video transaksi penerimaan uang. Warga menegaskan tidak pernah menjual lahan tersebut maupun menandatangani Surat Pernyataan Tanah (SPT).
Terungkap pula bahwa pembeli utama di balik transaksi bermasalah tersebut adalah seorang pengusaha berinisial Ahong, yang menggunakan warga berinisial (BN) sebagai perantara.
Transaksi senilai Rp1,2 miliar yang terjadi pada periode 2024–2025 ini diduga dilakukan untuk membuka perkebunan kelapa sawit di kawasan yang seharusnya berstatus hutan lindung pesisir.
Oknum Kepala Desa Kubu diduga menjual lahan tersebut dengan harga Rp3 juta per hektare dan Rp6 juta per SPT, dengan total yang diterima mencapai sekitar Rp1,2 miliar. Bupati Kubu Raya, Sujiwo, telah meminta agar SPT yang dianggap bermasalah tersebut dibatalkan dan uang dikembalikan kepada pihak pembeli.
Kasus kini ditangani oleh Tim Tipikor Polda Kalbar dan telah masuk ke tahap SP2. Kades Kubu juga telah dipanggil penyidik untuk dimintai keterangan. Hingga saat ini, hasil penyidikan belum disampaikan secara terbuka kepada publik.
PERNYATAAN KETUA DPC LSM MAUNG KUBU RAYA
Ketua DPC LSM MAUNG Kabupaten Kubu Raya menyampaikan:
"Kami meminta Polda Kalbar segera menuntaskan penanganan kasus ini secara menyeluruh dan transparan. Masyarakat berhak mengetahui sejarah lengkap permasalahan ini: kapan lahan itu pertama kali dikuasai, atas dasar apa diterbitkan dokumen-dokumen yang dipermasalahkan, siapa pihak-pihak yang terlibat — termasuk siapa pembeli utama dan siapa yang bertindak sebagai perantara — serta ke mana aliran dana yang diduga diterima tersebut.
Semua ini harus dipaparkan secara jelas dan terbuka kepada publik," tegas Zulkifli Ketua DPC MAUNG Kubu Raya yang didampingi Sekretatis Abang Mansur dan Yanto Bendahara. Kamis (19/11/26).
Beliau juga menyoroti pentingnya keterbukaan hasil penanganan kasus menjelang akhir tahun:
"Menjelang akhir tahun, penegakan hukum harus semakin tegas dan konsisten. Hasil akhir penanganan kasus ini harus segera disampaikan kepada masyarakat. Jangan biarkan kasus ini berlarut-larut tanpa kejelasan.
Pengumuman hasil penyidikan dan penindakan yang tegas akan menumbuhkan efek jera, sehingga tidak ada lagi pihak yang berani memanfaatkan jabatan untuk menguasai aset lingkungan maupun lahan masyarakat di masa mendatang. Hukum harus berlaku sama untuk semua pihak," tambahnya.
Kawasan mangrove seluas ratusan hektar di pesisir Kubu Raya bukan hanya aset lingkungan yang melindungi pantai dari abrasi, tetapi juga sumber kehidupan bagi masyarakat pesisir. DPC LSM MAUNG Kubu Raya berharap proses hukum berjalan cepat, objektif, dan menghasilkan keadilan bagi masyarakat Desa Kubu.
PRO JUSTITIA
DPC LSM MAUNG Kabupaten Kubu Raya
Mengawal Keadilan, Lingkungan, dan Kepastian Hukum
(Yogi/Team)









