Tanah Warisan dan Bangunan SDN 94 Palembang Dipersoalkan, Status Kepemilikan Diminta Diperjelas

Palembang. AliansiNews.id.
Persoalan dugaan penggelapan harta warisan almarhum M. Yusuf Anang kembali menjadi sorotan. Salah seorang ahli waris, Drs. Oktariza Raden Prabu Bin M. Yusuf Anang, meminta aparat penegak hukum memberikan perhatian serius terhadap dugaan pengalihan hak atas tanah dan bangunan peninggalan orang tuanya yang berada di kawasan Kelurahan 16 Ulu, Kota Palembang.
Dalam dokumen pengaduan yang ditujukan kepada Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Selatan, Oktariza membeberkan sejumlah persoalan yang menurutnya perlu diperiksa secara menyeluruh, mulai dari penerbitan akta hibah, perubahan sertifikat tanah, dugaan penerbitan sertifikat baru, hingga penguasaan dan pemanfaatan objek yang diklaim sebagai harta peninggalan keluarga.
Oktariza menerangkan, almarhum M. Yusuf Anang meninggal dunia pada 15 Juli 2009. Harta peninggalan yang dipersoalkan berupa sebidang tanah seluas kurang lebih 3.700 meter persegi beserta bangunan di atasnya, termasuk bangunan yang dikenal sebagai SD Negeri 94 Kelurahan 16 Ulu Palembang.
Dalam dokumen tersebut disebutkan adanya Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1522/1987, GS Nomor 944, tertanggal 23 Mei 1986.
Menurut keterangan pelapor, persoalan bermula dari dugaan pengalihan hak atas tanah melalui Akta Hibah Nomor 15/2008 tertanggal 18 Januari 2008 yang disebut diterbitkan oleh Notaris Yandes Effriadi, SH, dengan penerima hibah Kurnia Gunawan.

Pelapor mempertanyakan proses penerbitan akta tersebut, termasuk dasar kewenangan pemberi hibah, status kepemilikan tanah, serta apakah seluruh pihak yang memiliki kepentingan atas harta keluarga telah mengetahui dan menyetujui proses tersebut.
DIPERTANYAKAN, AKTA HIBAH DAN PERUBAHAN SERTIFIKAT
Dalam uraian pengaduannya, Oktariza menyebut bahwa setelah akta hibah diterbitkan, terdapat perubahan administrasi pertanahan yang menurutnya perlu ditelusuri.
Ia juga mengungkapkan adanya dugaan transaksi jual beli melalui Akta Perikatan Jual Beli (APJB) yang disebut dibuat di hadapan Notaris H. Thamrin Azwari, SH, Nomor 144 tanggal 27 Oktober 2010, dengan nilai transaksi Rp270 juta.
Pelapor mempertanyakan dasar transaksi tersebut, mengingat objek tanah yang dipersoalkan diklaim sebagai bagian dari harta peninggalan keluarga.
Selain itu, penerbitan sertifikat baru yang disebut menggantikan sertifikat lama juga menjadi salah satu pokok keberatan.
Oktariza menduga rangkaian perubahan dokumen tersebut berpotensi menghilangkan jejak status kepemilikan awal tanah peninggalan almarhum.
Namun demikian, dugaan tersebut masih membutuhkan pemeriksaan dokumen asli, riwayat pendaftaran tanah, serta klarifikasi dari pihak-pihak yang namanya disebut dalam pengaduan.
DUGAAN SERTIFIKAT BARU DAN PENGUASAAN OBJEK TANAH
Tidak berhenti di situ, pelapor juga mempersoalkan dugaan penerbitan sertifikat baru atas objek tanah yang sama.
Dalam pengaduannya, ia menyebut adanya dugaan penggunaan dokumen laporan kehilangan untuk mendukung proses penerbitan sertifikat baru. Ia meminta aparat memeriksa kebenaran laporan tersebut, termasuk dokumen pendukung dan prosedur yang digunakan dalam proses administrasi pertanahan.
Persoalan semakin kompleks karena objek yang disengketakan disebut memiliki keterkaitan dengan bangunan pemerintah, yakni SD Negeri 94 Kelurahan 16 Ulu Palembang.
Pelapor mengungkapkan bahwa pada Desember 2022 terdapat kegiatan yang menurut keterangannya berkaitan dengan penggusuran atau penguasaan bagian bangunan yang berdiri di atas tanah yang diklaim sebagai warisan keluarga.
Ia juga menyebut adanya proses peninjauan kembali (PK) dalam perkara yang berkaitan dengan persoalan tersebut. Menurut dokumen pengaduan, proses PK disebut mengalami perkembangan hingga April 2026.
Karena itu, status hukum tanah, bangunan sekolah, serta hubungan antara kepemilikan tanah dengan aset pemerintah perlu diperjelas melalui pemeriksaan dokumen pertanahan dan administrasi aset daerah.
TIGA NAMA AHLI WARIS DISEBUT DALAM PENGADUAN
Dalam dokumen tertanggal 10 November 2026 tersebut, Oktariza turut menguraikan persoalan pembagian dan penguasaan harta peninggalan keluarga.
Ia menyebut beberapa anggota keluarga, yakni Sriwahyuni, Sukarno, dan Kurnia Gunawan, dalam keterangannya mengenai penguasaan maupun pemanfaatan objek yang diklaim sebagai harta warisan.
Sriwahyuni disebut sebagai anak almarhum nomor tiga. Pelapor menduga terdapat penguasaan dan pemanfaatan tanah serta bangunan yang menurutnya belum diselesaikan secara jelas dalam pembagian warisan.
Sementara Sukarno, yang disebut sebagai anak bungsu nomor tujuh, dipersoalkan terkait penguasaan rumah peninggalan almarhum.
Adapun Kurnia Gunawan, yang disebut sebagai anak almarhum nomor empat, dipersoalkan terkait penguasaan bagian bangunan yang berkaitan dengan SD Negeri 94 Kelurahan 16 Ulu Palembang.
Oktariza juga menyampaikan keberatan atas kondisi yang menurutnya membuat sejumlah anggota keluarga lainnya merasa tidak memperoleh kepastian mengenai hak atas peninggalan orang tua mereka.
Seluruh persoalan tersebut merupakan keterangan sepihak pelapor dan perlu dikonfirmasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.
NAMA NOTARIS DAN PROSES PERTANAHAN DIMINTA DIPERIKSA
Hal lain yang menjadi perhatian adalah keterlibatan sejumlah pihak dalam proses pembuatan akta dan administrasi pertanahan.
Pelapor meminta aparat memeriksa proses penerbitan Akta Hibah Nomor 15/2008, Akta Perikatan Jual Beli tahun 2010, serta dokumen-dokumen yang menjadi dasar perubahan sertifikat.
Pemeriksaan juga dinilai penting untuk memastikan apakah seluruh prosedur telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum, termasuk keabsahan identitas pemberi dan penerima hak, kewenangan pihak yang melakukan peralihan, serta kesesuaian riwayat tanah dengan data resmi pertanahan.
Jika ditemukan adanya dokumen yang tidak benar atau proses peralihan hak yang bertentangan dengan hukum, aparat penegak hukum diharapkan menindaklanjutinya sesuai kewenangan dan ketentuan perundang-undangan.
MINTA APARAT PENEGAK HUKUM BERTINDAK PROFESIONAL
Melalui pengaduannya, Oktariza berharap Polda Sumatera Selatan melakukan pemeriksaan secara objektif dan menyeluruh terhadap seluruh rangkaian peristiwa yang dipersoalkan.
Ia meminta agar dokumen kepemilikan tanah, akta hibah, akta jual beli, riwayat penerbitan sertifikat, serta dugaan penguasaan aset warisan diperiksa secara transparan.
Menurutnya, persoalan tersebut bukan sekadar perselisihan keluarga biasa, melainkan menyangkut kepastian hukum terhadap harta peninggalan orang tua yang diklaim menjadi hak para ahli waris.
Terlebih, adanya keterkaitan objek tanah dengan bangunan sekolah negeri membuat persoalan ini membutuhkan penelusuran yang lebih cermat, termasuk kejelasan status tanah dan pencatatan aset pemerintah.
UJI KEBENARAN, JANGAN ADA PIHAK YANG DIRUGIKAN
Kasus ini menjadi penting untuk mendapatkan kejelasan hukum. Apabila benar terdapat penyimpangan dalam proses pengalihan hak, penerbitan sertifikat, ataupun penguasaan harta warisan, maka seluruh pihak yang bertanggung jawab harus diproses sesuai hukum.
Sebaliknya, apabila seluruh proses telah dilaksanakan sesuai ketentuan, hal tersebut juga perlu dibuktikan secara terbuka agar tidak menimbulkan tuduhan yang merugikan pihak lain.
Pihak kepolisian, Kantor Pertanahan Kota Palembang, pihak notaris yang disebut dalam dokumen, serta pihak-pihak yang menguasai objek tanah perlu diberikan ruang untuk menyampaikan penjelasan dan hak jawab.
Publik kini menunggu kejelasan: bagaimana sebenarnya riwayat kepemilikan tanah tersebut, apa dasar penerbitan akta hibah dan sertifikat berikutnya, serta bagaimana status hukum tanah yang di atasnya berdiri bangunan SD Negeri 94 Kelurahan 16 Ulu Palembang?
Penelusuran secara transparan diharapkan dapat memberikan kepastian hukum sekaligus mencegah terjadinya kerugian terhadap hak-hak pihak yang berhak. (Tri Sutrisno)










