Optimisme publik ke pemerintahan Prabowo anjlok!
Menjelang dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming, tekanan ekonomi dinilai mulai memengaruhi optimisme masyarakat terhadap arah pemerintahan.
Meski tingkat kepuasan publik terhadap kinerja presiden masih tergolong tinggi, keyakinan terhadap masa depan bangsa menunjukkan tren penurunan.
Hal tersebut terungkap dalam Survei Nasional Pusat Polling Indonesia (Puspoll Indonesia) yang dilakukan pada 18-26 Mei 2026.
Survei tatap muka tersebut melibatkan 2.400 responden dan memotret persepsi masyarakat terhadap berbagai program prioritas pemerintah.
Direktur Eksekutif Puspoll Indonesia Chamad Hojin mengatakan, tingkat kepuasan terhadap kinerja Presiden Prabowo masih berada di atas 60%, meski mengalami sedikit penurunan dibandingkan survei sebelumnya.
"Pertama, terkait dengan program kepuasan terkait dengan kinerja Pak Presiden sendiri, kepuasannya di angka 64,8% ya, atau menurun dibanding survei kita yang di bulan Agustus, awal Agustus 2025," ujar Chamad Hojin kepada wartawan di Hotel Aone, Jakarta Pusat, Sabtu (27/6/2026).
Hasil survei menunjukkan tingkat kepuasan terhadap kinerja Presiden Prabowo mencapai 64,8%, turun tipis dari 67,7% pada Agustus 2025.
Namun, penurunan lebih signifikan terjadi pada tingkat keyakinan masyarakat bahwa pemerintahan saat ini akan membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. Angkanya turun dari 80,4% menjadi 53,2%. Sebaliknya, persentase responden yang mengaku tidak yakin meningkat dari 15,8% menjadi 43,1%.
Menurut Chamad, kondisi tersebut tidak terlepas dari tekanan ekonomi yang mulai dirasakan masyarakat. Sebanyak 41,9% responden menyebut mahalnya harga kebutuhan pokok sebagai persoalan utama.
Selain itu, 74,1% responden mengaku kesulitan memperoleh pekerjaan, sedangkan 42,1% menilai harga kebutuhan pokok kini lebih mahal dibandingkan tahun sebelumnya.
"Jadi saya kira menjadi catatan bagi pemerintah ketika mengeksekusi program, pasti harus ada tahapan baik dari awal perencanaan, implementasi, dan mungkin ada pilot project. Jadi tidak harus hari itu juga dan harus masif dan massal," ujar Chamad Hojin.
Puspoll mencatat sejumlah program pemerintah, seperti cek kesehatan gratis, Sekolah Rakyat, dan program pembangunan 3 juta rumah memperoleh respons positif dari masyarakat.
Namun, implementasi dua program prioritas lainnya, yakni makan bergizi gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), dinilai masih menghadapi berbagai tantangan di lapangan.
Menurut Puspoll, percepatan pelaksanaan program berskala nasional berpotensi memunculkan persoalan implementasi apabila tidak diawali dengan perencanaan yang matang dan uji coba yang memadai.
Chamad menilai pemerintah memiliki waktu yang relatif terbatas untuk membuktikan efektivitas berbagai program strategis sebelum memasuki tahapan politik menjelang Pemilu 2029. Tahun 2028 diperkirakan mulai diwarnai dinamika politik, sehingga 2027 hingga awal 2028 menjadi periode penting untuk menunjukkan hasil nyata.
Ia juga menyoroti polemik Koperasi Desa Merah Putih yang memunculkan pertanyaan publik, mulai dari pelaksanaan pelatihan semi-militer bagi calon manajer koperasi hingga belum jelasnya sosialisasi mengenai fungsi dan arah kebijakan program tersebut.
Melalui hasil survei ini, Puspoll Indonesia berharap pemerintah menjadikan temuan tersebut sebagai bahan evaluasi dalam menyempurnakan pelaksanaan program prioritas, sehingga tekanan ekonomi yang dirasakan masyarakat tidak berkembang menjadi penurunan kepercayaan publik yang lebih luas.
