Berharap Keadilan Ditegakkan, Kuasa Hukum Minta Majelis Hakim Tinjau Status Penahanan Terdakwa IPAL Rp7 Miliar  

Berharap Keadilan Ditegakkan, Kuasa Hukum Minta Majelis Hakim Tinjau Status Penahanan Terdakwa IPAL Rp7 Miliar  
Foto: Hendri SH
SUMSEL
Rabu, 18 Nov 2026  19:05

Palembang, Aliansinews "

Perkara dugaan penipuan dan pemalsuan dokumen proyek Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) senilai Rp7 miliar di Palembang kembali berlanjut di Pengadilan Negeri (PN) Kelas I Palembang. Pada hari Rabu, 18 November 2026, persidangan telah memasuki agenda sidang keempat dengan agenda pemeriksaan saksi.  

Dalam persidangan hari ini, pihak kuasa hukum korban menghadirkan dua orang saksi korban, yakni Ibu Sriam Tuti dan Alnando. Kuasa hukum korban, Hendri, S.H., mengungkapkan bahwa dalam persidangan tersebut telah dipaparkan berbagai fakta yang menunjukkan kesesuaian antara dakwaan dengan keterangan saksi di persidangan.  

"Dan sudah di apa dipaparkan fakta-fakta ya, bahwa tindak pidana yang didakwakan itu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh saksi-saksi bahwa memang ada ya akta yang dipalsukan itu," ujar Hendri, S.H. saat memberikan keterangan usai persidangan.

Ia berharap, melalui fakta-fakta yang terungkap ini, peristiwa pidana tersebut dapat terbuka secara terang sehingga terdakwa dapat dijatuhi hukuman yang adil sesuai dengan perbuatannya.  

Selain jalannya pemeriksaan saksi, pihak korban kembali menyoroti status hukum terdakwa Tuti Apriyani yang hingga kini belum ditahan. Hendri membandingkan penanganan perkara ini dengan kasus-kasus lain di mana terdakwa tampak mengenakan baju tahanan dan diborgol.  

"Iya, kalau status terdakwa seperti kita lihat ya, terdakwa tidak ditahan ya, tidak ditahan rutan ya. Berbeda dengan terdakwa-terdakwa lain yang seperti rekan-rekan media lihat tadi kan, ada terdakwa lain yang mengenakan baju tahanan ya, bahkan diborgol tangannya," ungkap Hendri.

Lebih lanjut, ia menekankan prinsip hukum equality before the law atau persamaan di hadapan hukum, di mana setiap orang memiliki kedudukan yang sama di muka hukum. Pihaknya berharap majelis hakim dapat mempertimbangkan kebijakan penahanan terhadap terdakwa agar asas keadilan dapat terlaksana dengan baik.  

Berdasarkan informasi dari pihak Kejaksaan Penuntut Umum, agenda persidangan berikutnya masih akan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi. Rencananya, sekitar tiga orang saksi tambahan akan kembali dipanggil untuk dimintai keterangan pada persidangan pekan depan. (Hanny)

TAG:
#
Berita Terkait
Tanah Warisan dan Bangunan SDN 94 Palembang Dipersoalkan, Status Kepemilikan Diminta Diperjelas
Tanah Warisan dan Bangunan SDN 94 Palembang Dipersoalkan, Status Kepemilikan Diminta Diperjelas
Tanah Warisan dan Bangunan SDN 94 Palembang Dipersoalkan, Status Kepemilikan Diminta Diperjelas
Tanah Warisan dan Bangunan SDN 94 Palembang Dipersoalkan, Status Kepemilikan Diminta Diperjelas
Rekomendasi
1
2
3
4
5
6
7
DPRD Kabupaten Sukabumi Hadirkan ber-TAMU, Permudah Pendaftaran Kunjungan Secara Digital
Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Bacakan Pesan Pahlawan Nasional pada Upacara Hari Pahlawan 2026
Kepala Dinas Perikanan Sri Padmoko Hadiri Rapat Dinas November 2026, Bupati Sukabumi Tekankan Pengawasan Disiplin Pegawai
Kebun Karet Produktif Digusur Tanpa Kejelasan & Pembayaran, DPC GRIB Jaya Muara Enim Soroti Saling Lempar Tanggung Jawab dan Kawal Hak Warga
Nasabah LPD Kelungah Jadi Tersangka Korupsi, Keluarga Pertanyakan Status Hukum: Sudah Mencicil Rp150 Juta
Indeks Berita