5 arahan Prabowo untuk percepatan pembangunan Papua

Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (KEPP OKP) Velix Wanggai mengungkapkan sejumlah arahan strategis Presiden Prabowo Subianto dari hasil pertemuan bersama jajaran kepala daerah Papua. 

Velix menyampaikan dari pertemuan yang berlangsung lebih dari dua jam tersebut, komite mencatat lima poin utama sebagai kerangka percepatan pembangunan di Tanah Papua.

"Begitu banyak perbincangan, tetapi kami dari komite eksekutif mencatat lima poin," di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (16/12/2025).

Poin pertama yang ditekankan Presiden Prabowo adalah penguatan kerangka perencanaan pembangunan Papua. Presiden disebut meminta agar rencana aksi percepatan pembangunan Papua 2025–2029 yang telah disusun oleh Bappenas dipetakan kembali secara lebih tajam.

Pemetaan tersebut dilakukan dengan mengintegrasikan agenda strategis nasional, program prioritas lintas kementerian, serta quick wins yang menjadi fokus presiden.

Menurut Velix, presiden juga meminta agar perencanaan tersebut disusun secara terukur dalam rentang waktu lima tahun ke depan. "Kita lihat bagaimana perjalanan selama lima tahun, target-target waktunya, alokasi dananya, baik 2026, 2027 hingga 2029," tuturnya.

Kedua, berkaitan dengan klaster anggaran. Velix menyebut presiden memberikan perhatian khusus dengan investasi pemerintah pusat di Papua yang nilainya mencapai Rp 60 triliun di luar dana otonomi khusus.

Anggaran tersebut berasal dari berbagai kementerian dan lembaga, mencakup program strategis yang dirancang untuk menjangkau seluruh elemen masyarakat Papua, termasuk nelayan, petani, dan kelompok pekerja lainnya.

Prabowo juga menyampaikan komitmen tambahan terkait dana otsus pada 2026. Dana otsus yang sebelumnya berkurang Rp 10 triliun, rencananya dikembalikan menjadi Rp 12 triliun tahun depan. Namun, presiden menekankan pentingnya penyusunan APBD yang berkualitas, tidak bocor, dan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.

Masih dalam kerangka anggaran, Velix mengungkapkan adanya arahan presiden untuk membahas skema divestasi PT Freeport Indonesia, khususnya porsi 10% yang menjadi hak orang asli Papua. Pembahasan tersebut akan melibatkan para gubernur di Tanah Papua dan difasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Ketiga, Velix menyampaikan presiden mendorong penyusunan regulasi yang lebih fleksibel dan solutif untuk mengatasi berbagai hambatan pembangunan. Penataan tersebut mencakup aspek perencanaan seperti Amdal, kebijakan kepegawaian, pengelolaan anggaran, hingga regulasi sektoral terkait pemanfaatan sumber daya alam.

Keempat, berkaitan dengan kerangka kelembagaan. Velix menyebut dalam pertemuan tersebut muncul berbagai aspirasi daerah, termasuk terkait rekrutmen pegawai, penataan tenaga honorer, serta kebijakan khusus bagi aparatur di Papua. Selain itu, terdapat pula aspirasi dari sejumlah bupati di kawasan Saireri, pesisir utara Papua, terkait pembentukan provinsi baru berbasis kesatuan budaya Saireri.

"Juga tentu adalah aspek penguatan kapasitas pemerintah daerah sehingga dapat menyusun APBD yang berkualitas dan juga ketepatan di dalam berbagai kebijakan-kebijakan," tambahnya.

Kelima, Prabowo menaruh perhatian besar pada sektor pendidikan dan kesehatan di Papua. Program-program nasional diarahkan untuk menjangkau langsung kebutuhan masyarakat, termasuk penanganan sekitar 700.000 anak usia sekolah di Papua yang dilaporkan belum mengenyam pendidikan.

Selain itu, presiden juga mendorong pengembangan sekolah rakyat, sekolah unggulan terintegrasi, serta pembangunan rumah sakit unggulan di empat daerah otonom baru dan sekitar 24 rumah sakit unggulan lainnya di Tanah Papua.

"Jadi ini lima pengelompokan yang kami coba himpun dari berbagai percakapan hampir dua jam lebih," pungkas Velix.