Aktivitas Nelayan Lumpuh Akibat BBM Mahal, DPC Maung Kubu Raya Desak Pemda Tangani Serius
Bogor - Aliansinews id. Krisis ketersediaan dan mahalnya harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi jenis solar yang melanda Desa Sepuk Laut, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, mendapat sorotan tajam dari Dewan Pimpinan Cabang (DPC) LSM MAUNG Kubu Raya Kalimantan Barat.
Kondisi yang membuat aktivitas melaut para nelayan hampir lumpuh ini dinilai sangat merugikan masyarakat pesisir dan menuntut perhatian serius serta tindakan nyata dari Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.
Berdasarkan pantauan di lapangan, harga solar subsidi yang beredar di wilayah tersebut mencapai Rp15.000 per liter — jauh lebih tinggi dari harga eceran resmi — serta ketersediaannya sering kali tidak mencukupi kebutuhan. Hal ini memaksa para nelayan, khususnya nelayan kecil, menanggung beban biaya operasional yang sangat berat.
Sebagai gambaran, sekali melaut rata-rata membutuhkan 35 liter solar dengan biaya lebih dari Rp500 ribu, padahal hasil penjualan ikan kerap kali hanya mencapai sekitar Rp300 ribu. Kondisi ini membuat banyak perahu dan alat tangkap terpaksa tertambat, sebab rugi yang diderita lebih besar dibanding keuntungan yang didapat.
Menanggapi persoalan ini, Ketua DPC LSM Maung Kubu Raya memberikan tanggapan tegas. Ia menegaskan bahwa persoalan BBM bukan sekadar masalah ekonomi biasa, melainkan ancaman langsung terhadap ketahanan pangan dan kesejahteraan ribuan warga yang menggantungkan hidupnya dari laut.
“Kami di DPC LSM Maung Kubu Raya sangat prihatinkan melihat kondisi saudara-saudara kita nelayan di Desa Sepuk Laut. Bagaimana mereka bisa bekerja dan menghidupi keluarga kalau bahan bakar saja sulit didapat dan harganya tidak wajar? Solar adalah nyawa mereka. Kalau tidak ada bahan bakar, otomatis ekonomi mereka mati,” ujar Ketua Zulkifli DPC LSM Maung Kubu Raya.
Ia juga menyoroti sistem pembelian BBM yang selama ini berlaku, yang mewajibkan pembelian dalam jumlah besar melalui kelompok.
Menurutnya, sistem ini justru memberatkan nelayan kecil yang memiliki modal terbatas dan membutuhkan pembelian sesuai kebutuhan harian.
“Kami dengar keluhan mereka, mereka tidak butuh pembelian ratusan liter sekaligus yang butuh modal besar. Mereka butuh akses beli sedikit-sedikit, sesuai kebutuhan hari itu. Karena hasil tangkapan ikan tidak bisa diprediksi. Sistem yang ada sekarang tidak berpihak pada nelayan kecil,” tambahnya.
Oleh karena itu, DPC LSM MAUNG Kubu Raya mendukung sepenuhnya aspirasi warga yang meminta pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN) tepat di wilayah Desa Sepuk Laut. Keberadaan fasilitas ini dinilai sebagai solusi paling tepat, cepat, dan menyentuh kebutuhan dasar masyarakat pesisir setempat.
“Permintaan warga untuk dibangunkan SPBUN di Sepuk Laut itu sangat mendesak dan sangat beralasan. Kami mendukung penuh aspirasi tersebut dan mendesak Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, mulai dari Dinas Perikanan hingga Pemerintah Daerah, segera mengagendakan dan merealisasikannya. Jangan sampai nasib nelayan dibiarkan terkatung-katung seperti ini terus,” tegasnya.
Selain itu, pihaknya juga meminta perhatian khusus dari Anggota DPR RI dapil Kalimantan Barat serta seluruh pemangku kepentingan terkait untuk turun tangan memperjuangkan alokasi BBM subsidi yang cukup dan merata, agar harga yang diterima nelayan kembali ke jalur resmi dan terjangkau.
“Kami di Maung Kubu Raya akan terus mengawal isu ini. Jangan biarkan masyarakat pesisir menjadi korban tata kelola yang belum baik.
Nelayan adalah pilar ekonomi daerah, sudah sepatutnya kesejahteraan mereka diutamakan dan dijaga,” pungkas Ketua DPC LSM Maung Kubu Raya.
Sampai berita ini diturunkan, keluhan nelayan Desa Sepuk Laut masih terus bergema, dan harapan tertuju pada langkah konkret pemerintah untuk mengakhiri krisis BBM yang melumpuhkan mata pencaharian mereka.
