SPSB Soroti Dugaan Monopoli Proyek dan Cacat Moral Wakil Wali Kota Palembang, Desak DPP Gerindra Bertindak

Palembang. AliansiNews.id – 

Dugaan praktik monopoli proyek serta indikasi perbuatan tercela yang menyeret oknum kader Partai Gerindra yang saat ini menjabat sebagai Wakil Wali Kota Palembang berinisial PS, menuai sorotan serius dari berbagai elemen masyarakat, baik lokal maupun nasional.

Melalui rilis pers Solidaritas Pemuda Sumatera Bersatu (SPSB), disebutkan bahwa PS diduga telah melakukan pelanggaran serius terhadap prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Dugaan tersebut bahkan dinilai berpotensi mengarah pada tindak pidana korupsi dan bertentangan dengan semangat pemerintahan bersih yang kerap ditekankan Presiden RI Prabowo Subianto, Rabu (15/1/2026).

Ketua Umum SPSB, Arfan, mengungkapkan bahwa hasil investigasi timnya di lapangan menemukan indikasi kuat adanya monopoli kegiatan proyek yang bersumber dari APBD Kota Palembang.

“Berdasarkan investigasi tim di lapangan, ditemukan indikasi kegiatan yang bersumber dari APBD Kota Palembang diduga dimonopoli dengan dalih peruntukan pengembalian dana kampanye,” ungkap Arfan. (15/1/2026) 

Tak berhenti pada dugaan proyek, SPSB juga menyoroti adanya indikasi cacat moral, termasuk dugaan konsumsi obat-obatan terlarang serta pesta minuman keras yang diduga melibatkan PS bersama sejumlah anggota fraksi di lingkungan DPRD Kota Palembang.

Atas dasar temuan tersebut, SPSB mendesak Presiden RI Prabowo Subianto untuk memberikan atensi khusus terhadap dugaan praktik monopoli anggaran APBD Kota Palembang yang dinilai berpotensi merusak sistem pemerintahan dan menciptakan instabilitas politik daerah.

Arfan menegaskan, pihaknya berkomitmen untuk terus mengawal dan membuka dugaan kasus yang menyeret orang nomor dua di Kota Palembang tersebut hingga tuntas.

“Berdasarkan data yang telah kami himpun, dalam waktu dekat kami akan menggelar aksi unjuk rasa. Aksi ini sebelumnya sempat tertunda dan direncanakan akan digelar di depan Gedung DPP Partai Gerindra,” tegasnya.
Dalam agenda aksi tersebut, SPSB akan mendesak Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra untuk segera memanggil dan memeriksa PS selaku Wakil Wali Kota Palembang yang terindikasi melakukan monopoli anggaran proyek, sehingga memicu kegaduhan dan instabilitas politik di Palembang.

Tak hanya itu, SPSB juga mendesak Ketua Umum DPP Partai Gerindra agar memeriksa PS beserta sejumlah anggota Fraksi Gerindra DPRD Kota Palembang yang diduga melakukan perbuatan tercela dan mencederai marwah partai.

“Kami mendesak Ketua Umum DPP Partai Gerindra untuk segera memberhentikan saudara PS serta sejumlah anggota DPRD dari Fraksi Gerindra yang terindikasi cacat moral,” pungkas Arfan. (Tri sutrisno)