Polisi lamban tangani temuan ratusan senjata, pihak sekolah ngadu ke Gubernur dan KPAI

Pihak yayasan sekolah swasta di Jakarta Selatan mengeluhkan kinerja polisi yang lamban dalam menindaklanjuti temuan ratusan senjata, narkoba dan CD porno di salah satu ruangan.

Alhasil, pihak yayasan mengadu ke Komisi Perlidungan Anak Indonesia (KPAI) hingga Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.

Kuasa hukum yayasan sekolah swasta di Jakarta Selatan, Hermawanto telah mengadukan segala temuan yang ada di lingkungan kliennya, baik ratusan senjata, narkoba, CD porno ke Polres Metro Jakarta Selatan. 

"Sudah kami sampaikan ke aparat. Hanya saja memang aparat menurut kami itu lamban bertindak. Lamban sekali," ujar Hermawanto saat ditemui di halaman sekolah, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Jumat (7/8/2026).

Bahkan, Hermawanto mengaku, petugas kepolisian belum pernah menyentuh senjata yang tersimpan dalam salah satu ruangan tersebut.

"Bahkan bayangkan ruangan yang masih tertutup pakai segel, pakai police line itu pun aparat tidak pernah menyentuh apa pun kecuali kami yang meminta. Jadi itulah kondisinya," katanya.

Hermawanto berkata, pihaknya telah mengadu ke Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), KPAI hingga Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.

"Kami sekarang sedang sudah berkomunikasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, kami juga sudah berkomunikasi dengan KPAI, kami juga sedang berkomunikasi dengan Gubernur DKI Jakarta," tutur Hermawanto. 

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung angkat bicara terkait temuan 995 pucuk senjata dan barang yang diduga narkotika di salah satu sekolah swasta di kawasan Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

Menurut Pramono, keberadaan senjata di lingkungan pendidikan merupakan hal yang tidak dapat dibenarkan, serta harus ditindak dan diusut tuntas sesuai hukum.

Pramono menegaskan sekolah tidak boleh menjadi tempat penyimpanan senjata api maupun benda sejenis.

Menurutnya, dunia pendidikan harus menjadi ruang yang aman bagi peserta didik dan seluruh warga sekolah.

“Sangat tidak boleh, karena di dunia pendidikan, yang seperti ini tidak boleh terjadi,” tegas Pramono di Balai Kota Jakarta, Jumat (7/8/2026).

Ia mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memberikan dukungan penuh kepada aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas perkara tersebut.

Pemerintah juga mendukung penerapan tindakan tegas apabila ditemukan adanya pelanggaran hukum.

“Sudah dibawa ke Polda Metro Jaya. Pemerintah DKI memberikan dukungan sepenuhnya untuk diambil tindakan yang setegas-tegasnya untuk persoalan ini,” kata Pramono.

Pernyataan tersebut disampaikan di tengah proses penyelidikan yang masih berlangsung.