Warga Sakit Masuk Desil 9, Komisi IV DPRD Sukabumi Pertanyakan Akurasi Data
aliansinews.id - Sukabumi, Data desil yang menjadi salah satu dasar dalam penetapan penerima berbagai program bantuan pemerintah mendapat sorotan dari DPRD Kabupaten Sukabumi. Ketidaksesuaian antara data administrasi dengan kondisi ekonomi warga di lapangan dinilai berpotensi menimbulkan persoalan serius, terutama bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Persoalan tersebut mencuat dalam audiensi Forum Masyarakat Miskin dan Majelis Zikir bersama Komisi IV DPRD Kabupaten Sukabumi yang berlangsung di Ruang Banmus DPRD Kabupaten Sukabumi, Palabuhanratu, Selasa (22/9/2026).
Dalam audiensi itu, masyarakat menyampaikan sejumlah persoalan terkait status desil yang dinilai tidak menggambarkan kondisi kehidupan mereka sebenarnya. Akibatnya, warga yang secara ekonomi tergolong kurang mampu dikhawatirkan kesulitan mengakses sejumlah program pemerintah, mulai dari layanan kesehatan, pendidikan hingga bantuan sosial.
Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Sukabumi, Ferry Supriyadi, mengatakan pihaknya menerima berbagai keluhan masyarakat mengenai ketidaksesuaian klasifikasi desil dengan kondisi ekonomi warga.
Menurutnya, terdapat warga dengan kondisi kehidupan yang memprihatinkan, namun dalam data justru tercatat pada desil tinggi.
"Yang mana di lapangan itu desil dengan kenyataan itu tidak sesuai. Dan banyak membawa masyarakat juga yang tadi salah satunya ada yang hidup tidak bisa bekerja karena mohon maaf kondisinya tumor harus dioperasi, tapi malah masuk desil 9," ujar Ferry.
Ferry menilai persoalan tersebut perlu mendapat perhatian serius karena data yang tidak sesuai dapat berdampak langsung terhadap hak masyarakat dalam memperoleh berbagai bentuk pelayanan dan perlindungan sosial.
Ia menegaskan, kondisi masyarakat di lapangan perlu menjadi bagian penting dalam proses pemutakhiran dan verifikasi data. Jangan sampai status administratif justru membuat warga yang sedang berada dalam kondisi sulit kehilangan akses terhadap program yang semestinya dapat membantu mereka.
Audiensi tersebut sekaligus menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kondisi faktual yang mereka alami kepada wakil rakyat. Aspirasi yang disampaikan diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi sekaligus mendorong perbaikan akurasi data penerima manfaat di Kabupaten Sukabumi.
Persoalan data desil ini menjadi penting karena ketepatan data bukan sekadar persoalan administrasi. Bagi masyarakat miskin, ketidaksesuaian satu kategori data dapat berimplikasi pada akses terhadap layanan dasar yang sangat dibutuhkan.
Komisi IV DPRD Kabupaten Sukabumi pun menaruh perhatian terhadap persoalan tersebut agar terdapat langkah konkret dalam melakukan pengecekan, pemutakhiran dan penyelarasan data dengan kondisi riil masyarakat.
Dengan data yang lebih akurat, program pemerintah diharapkan benar-benar dapat menjangkau warga yang membutuhkan, sekaligus mencegah terjadinya warga kurang mampu yang justru terlewat dari skema perlindungan sosial.
