Koalisi Aktivis Revolusioner Sumsel Layangkan Pernyataan Sikap, Soroti Kinerja Pemkot Palembang dan Tuntut Transparansi

Palembang. Aliansi news.id.  

Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Koalisi Aktivis Revolusioner Sumatera Selatan (KAR Sumsel) menyampaikan pernyataan sikap yang berisi kritik dan tuntutan terhadap Pemerintah Kota Palembang. Dalam dokumen yang beredar pada Selasa (17/6/2026), kelompok tersebut menyoroti berbagai persoalan sosial yang dinilai masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah.

Dalam pernyataan sikap tersebut, KAR Sumsel menilai masih terdapat sejumlah persoalan mendasar yang dirasakan masyarakat, mulai dari kemiskinan, pengangguran, hingga anak putus sekolah. Mereka mempertanyakan efektivitas sejumlah program yang selama ini digagas Pemerintah Kota Palembang dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Kami datang bukan untuk membenci, tetapi untuk menagih janji politik dan meminta pertanggungjawaban kepada pemimpin yang telah memperoleh mandat rakyat," tulis koalisi tersebut dalam dokumen pernyataannya.

Menurut mereka, berbagai program yang pernah disampaikan kepada publik perlu dievaluasi secara terbuka agar masyarakat mengetahui sejauh mana realisasinya di lapangan. Mereka menilai transparansi dan akuntabilitas menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Dalam dokumen tersebut, KAR Sumsel juga mempertanyakan pemanfaatan anggaran yang bersumber dari pajak masyarakat. Mereka meminta adanya penjelasan terbuka terkait pelaksanaan program-program pembangunan yang telah menggunakan dana publik.

Koalisi tersebut menegaskan bahwa pajak yang dibayarkan masyarakat harus benar-benar dikembalikan dalam bentuk pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, serta penciptaan lapangan kerja.
Selain itu, mereka menilai perlunya audit menyeluruh terhadap sejumlah program dan proyek yang telah dilaksanakan pemerintah guna memastikan seluruh kegiatan berjalan sesuai ketentuan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Dalam pernyataan sikapnya, KAR Sumsel menyampaikan sejumlah tuntutan kepada Pemerintah Kota Palembang, di antaranya:

1. Mendesak adanya evaluasi terhadap kepemimpinan dan kinerja Pemerintah Kota Palembang.

2. Meminta pertanggungjawaban atas berbagai janji dan program yang pernah disampaikan kepada masyarakat.

3. Mendesak dilakukan audit menyeluruh terhadap proyek dan program yang menggunakan anggaran publik.

4. Mendorong pemerintah untuk membuka lapangan pekerjaan yang lebih luas bagi masyarakat.
Meminta evaluasi terhadap pejabat yang dinilai tidak mampu menjalankan tugas secara optimal.

5. Mendesak transparansi dalam proses penerimaan PJLP pada Dinas Pemadam Kebakaran Kota Palembang.

Khusus mengenai penerimaan PJLP, mereka meminta pemerintah membuka seluruh tahapan seleksi kepada publik guna menghindari dugaan praktik yang dapat mencederai prinsip transparansi dan keadilan.

KAR Sumsel menegaskan bahwa kritik yang mereka sampaikan merupakan bagian dari kontrol sosial dalam sistem demokrasi. Mereka berharap pemerintah tidak memandang kritik sebagai bentuk permusuhan, melainkan sebagai masukan untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan.

"Pajak dari rakyat harus kembali untuk rakyat. Pemerintah harus hadir memberikan solusi nyata terhadap persoalan masyarakat," demikian salah satu poin penegasan dalam pernyataan tersebut.

Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh tanggapan resmi dari Pemerintah Kota Palembang terkait isi pernyataan sikap yang disampaikan Koalisi Aktivis Revolusioner Sumatera Selatan. Media ini masih berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak terkait guna memperoleh keterangan dan klarifikasi sebagai bentuk pemberitaan yang berimbang. (Tri Sutrisno)