AMMPKP Minta DPRD dan BNN Usut Dugaan Keterlibatan Wawako Terkait Kasus Narkoba
PALEMBANG, Aliansinews"
Sejumlah mahasiswa dan pemuda yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Masyarakat Pemuda Kota Palembang (AMMPKP) menggelar aksi penyampaian aspirasi di depan Kantor DPRD Kota Palembang, Senin (15/6/2026). Dalam aksi tersebut, mereka meminta DPRD mengambil langkah serius terkait isu dugaan keterlibatan Wakil Wali Kota Palembang, Prima Salam, dalam kasus penyalahgunaan narkotika yang belakangan ramai diperbincangkan publik.
Aksi berlangsung dengan pengawalan aparat keamanan. Massa membawa berbagai spanduk dan poster yang berisi tuntutan agar lembaga legislatif menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyelenggara pemerintahan daerah.
Koordinator aksi, Sanusi, menegaskan bahwa kedatangan mereka bertujuan menyampaikan aspirasi masyarakat yang menginginkan adanya kejelasan terhadap isu yang berkembang. Menurutnya, DPRD sebagai representasi rakyat perlu merespons persoalan tersebut secara terbuka dan sesuai mekanisme yang berlaku.
"DPRD memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan. Karena itu kami meminta hak angket digunakan guna memperoleh kejelasan atas dugaan yang saat ini menjadi perhatian masyarakat," ujar Sanusi dalam orasinya.
Dalam pernyataan sikap yang disampaikan kepada DPRD, AMMPKP mengajukan sejumlah tuntutan. Selain meminta penggunaan hak angket, mereka juga meminta agar DPRD memberikan rekomendasi kepada pemerintah pusat apabila di kemudian hari ditemukan bukti adanya pelanggaran terkait penyalahgunaan narkotika.
Tak hanya itu, massa juga mendesak pelaksanaan tes urine bagi seluruh pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Palembang sebagai bentuk komitmen terhadap upaya pemberantasan narkoba. Mereka turut meminta Badan Narkotika Nasional (BNN) melakukan pemeriksaan secara menyeluruh guna memastikan tidak ada penyelenggara negara yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika.
Sanusi menilai transparansi dalam penanganan isu tersebut penting dilakukan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
"Langkah pemeriksaan dan klarifikasi secara terbuka diperlukan agar tidak muncul berbagai asumsi yang justru dapat memperkeruh situasi di tengah masyarakat," katanya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Palembang, M. Ali Subri, yang menerima langsung perwakilan massa aksi menyatakan seluruh aspirasi yang disampaikan akan diproses sesuai mekanisme kelembagaan yang berlaku.
Menurutnya, DPRD akan lebih dahulu melakukan pembahasan internal bersama pimpinan dan seluruh fraksi guna menentukan sikap serta langkah lanjutan terhadap tuntutan yang diajukan AMMPKP.
"Kami menerima aspirasi yang disampaikan hari ini dan akan membawanya dalam rapat bersama seluruh fraksi untuk dibahas sesuai kewenangan DPRD," ujar Ali Subri.
Ia menjelaskan, pembahasan tersebut akan melibatkan seluruh unsur pimpinan dan ketua fraksi agar keputusan yang diambil nantinya merupakan hasil kesepakatan bersama lembaga legislatif.
Selain membahas tuntutan massa, DPRD juga membuka kemungkinan untuk meminta klarifikasi dari pihak-pihak terkait guna memperoleh informasi yang utuh dan berimbang mengenai isu yang berkembang.
"Kami akan menjalankan seluruh proses sesuai aturan yang berlaku sehingga setiap langkah yang diambil memiliki dasar yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan," tegasnya.
Aksi yang berlangsung secara damai tersebut berakhir setelah perwakilan massa menyerahkan dokumen tuntutan kepada DPRD Kota Palembang. AMMPKP berharap aspirasi yang mereka sampaikan dapat ditindaklanjuti secara serius demi menjaga akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.
(Hanny)
