Rp17,5 Miliar untuk Muara Telang “Hilang”, Janji Gubernur Sumsel Herman Deru Kembali Digugat Warga

Banyuasin. AliansiNews.id. 

Masyarakat Kecamatan Muara Telang, Kabupaten Banyuasin, mempertanyakan keseriusan Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru dalam menepati janji pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan. Usulan anggaran senilai Rp17,5 miliar yang diajukan resmi oleh Pemkab Banyuasin tak kunjung berbuah realisasi di lapangan. Rabu (31/12/2025) 

Merujuk Surat Bupati Banyuasin Nomor 600.1/665/N/2025, tertanggal 11 Maret 2025, Pemerintah Kabupaten Banyuasin secara formal mengajukan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK) dari APBD Provinsi Sumsel Tahun Anggaran 2025 untuk tiga program prioritas berupa peningkatan dan pengerasan jalan,
Normalisasi sungai serta pembangunan jembatan.

Surat usulan itu dialamatkan langsung ke Gubernur Herman Deru, dengan tembusan kepada:

_ Ketua DPRD Provinsi Sumsel,
_ Ketua DPRD Kabupaten Banyuasin,
_ Kepala Bappeda Provinsi Sumsel
_ Kepala BPKAD Provinsi Sumsel,
_ Kepala Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumsel.

Namun, meski pengukuran lapangan telah dilakukan oleh pihak PU, hingga penghujung tahun 2025 tidak ada satu pun tanda aktivitas pembangunan di Muara Telang. Anak-anak sekolah tiap hari berjalan di lumpur. Jalan licin, becek, dan mengancam keselamatan.
Kalau ini bukan pengabaian, lalu apa? ungkap seorang warga dengan nada kecewa.

Warga menilai, janji pembangunan Herman Deru sejak masa kampanye hingga setelah menjabat hanya berulang menjadi narasi kosong. Janji pembangunan jembatan sebelumnya tak terwujud, disusul janji perbaikan jalan kabupaten yang kembali gagal direalisasikan.

Situasi ini memunculkan sederet pertanyaan publik yang bernuansa hukum dan tata kelola anggaran:

1. Apakah Gubernur Herman Deru mengetahui status real anggaran BKBK Rp17,5 miliar ini?

2. Di mana fungsi pengawasan DPRD Provinsi Sumsel dan DPRD Banyuasin?

3. Apakah anggaran ini benar tersedia, atau hanya angka administratif tanpa eksekusi?

4. Adakah potensi maladministrasi atau pergeseran alokasi anggaran di tingkat provinsi?

Masyarakat Muara Telang menegaskan, mereka tidak lagi menunggu janji, tetapi menuntut transparansi dan bukti nyata pembangunan.
Jalan yang layak itu bukan hadiah politik. Itu hak dasar kami, terutama untuk anak sekolah,” tegas warga. Rabu (31/12/2025) 

Wacana ini berpotensi berkembang menjadi desakan audit penggunaan BKBK/BKBK-APBD Provinsi 2025, bahkan membuka ruang pelaporan ke lembaga pengawas bila ditemukan indikasi maladministrasi atau penyimpangan anggaran.
(Topan Markula)