Joint investigation KPK dan Polri diperluas hingga ke daerah
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjalin kerja sama dengan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri untuk mengatasi keterbatasan sumber daya manusia (SDM) serta memperkuat penanganan perkara korupsi di berbagai daerah.
Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Penyidikan KPK, Brigjen Pol Achmad Taufik Husein, menyampaikan tantangan yang dihadapi KPK saat ini cukup kompleks, mulai dari keterbatasan SDM, sebaran wilayah kerja yang luas, hingga banyaknya perkara yang harus ditangani.
“Untuk kendala-kendala atau keterbatasan di KPK, seperti sumber daya manusia, kemudian wilayah yang tersebar, dan dengan banyak penanganan perkara, itu mesti dilakukan beberapa terobosan,” ujarnya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (9/6/2026) malam.
Ia menjelaskan, kerja sama dengan Kortastipidkor Polri juga difokuskan untuk menuntaskan perkara-perkara lama atau carry over, yakni kasus yang penyelidikannya sudah berjalan sebelum 2026, tetapi belum tuntas.
Menurutnya, sejumlah perkara lama kerap mengalami hambatan dalam penyelidikan sehingga membutuhkan dukungan lintas lembaga.
“Kami menyadari beberapa perkara yang tempo-tempo lama itu jalan di tempat ketika ada peristiwa atau penyelidikan tertutup seperti ini,” ujarnya.
Taufik juga menyinggung penerapan joint investigation antara KPK dan Kortastipidkor Polri dalam penanganan kasus yang melibatkan Bupati Muara Enim, Edison.
Dalam kasus tersebut, Kortastipidkor Polri turut membantu KPK dalam penyelidikan di wilayah Sumatera Selatan. Namun, ia menegaskan penanganan lanjutan tetap berada di tangan KPK.
“Kami tekankan dan ini penegasan, untuk kegiatan di Kabupaten Muara Enim itu hanya penyelidikan di daerah yang dibantu tim dari Mabes Polri, sedangkan penanganan berikutnya sepenuhnya dikerjakan tim penyidik KPK,” tegasnya.
Ke depan, kerja sama dengan Kortastipidkor Polri akan difokuskan pada wilayah-wilayah di luar Pulau Jawa yang memiliki tantangan pengawasan lebih luas.
Meski demikian, Taufik tidak menutup kemungkinan kerja sama juga dilakukan di wilayah Jawa maupun klaster penanganan tertentu di tingkat pusat.
“Formula ini masih akan dikembangkan bersama Kortastipidkor,” katanya.
Selain itu, KPK juga membuka peluang kerja sama dengan aparat penegak hukum lainnya, termasuk Kejaksaan Agung, dalam upaya memperkuat pemberantasan korupsi.
Direktur Penindakan Kortastipidkor Polri, Brigjen Pol Robertus Yohanes De Deo, menyebut kerja sama dengan KPK bukan hal baru.
Sebelumnya, kedua lembaga juga pernah melakukan joint investigation pada 2021 saat Kortastipidkor masih berada di bawah Bareskrim Polri.
“Waktu itu kami masih direktorat tindak pidana korupsi,” ujarnya.
Robertus menambahkan, pembentukan Kortastipidkor Polri saat ini bertujuan memperluas jangkauan penanganan tindak pidana korupsi, termasuk hingga tingkat kewilayahan.
Menurutnya, pengalaman kerja sama dengan KPK akan menjadi dasar penguatan pola penindakan ke depan agar lebih efektif dan merata di seluruh wilayah Indonesia.
