Brigjen Wahyo Yuniartoto, mantan ajudan Prabowo, disebut-sebut pimpin penjemputan saksi kasus Jampidsus di Polda Metro
Mantan ajudan Presiden Prabowo Subianto, Brigjen Wahyo Yuniartoto disebut terlibat dalam aksi penggerudukan personel TNI di Polda Metro Jaya pada Rabu (8/7/2026) malam.
Rumor itu beredar di sejumlah unggahan di media sosial yang mengaitkan dua perwira tinggi TNI berpangkat brigadir jenderal dengan rombongan yang disebut hendak menjemput saksi dalam penyidikan dugaan korupsi dan TPPU yang menyeret Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah.
Unggahan dari salah satu akun Instagram menyebut nama Brigjen Wahyo Yuniartoto yang kini bertugas di Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI dan Brigjen TNI Anggiat Napitupulu yang bertugas di Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH).
Namun, Kapuspen TNI Brigjen Muhammad Nas menepis seluruh informasi tersebut. Ia memastikan tidak ada prajurit TNI yang datang ke Polda Metro Jaya terkait perkara yang sedang menjadi perhatian publik.
"Berita itu tidak benar, tidak ada prajurit TNI yang ke Polda terkait masalah ini," tegas Nas, Kamis (9/7/2026).
Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi.
"Terlalu hiperbola, waspada provokator yang memanfaatkan momen ini," imbau Nas.
Menurut Nas, TNI menghormati seluruh proses hukum yang sedang berjalan dan tidak akan mencampuri kewenangan aparat penegak hukum.
"Kalau ada kasus, pasti TNI sangat menghargai proses," katanya.
Nas sebelumnya juga menjelaskan mengenai keberadaan personel TNI yang terlihat melakukan pengamanan di kediaman Febrie Adriansyah di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, sejak Rabu (8/7/2026) malam.
Ia menegaskan pengamanan tersebut tidak berkaitan dengan isu yang berkembang mengenai penyidikan perkara korupsi.
"Pengamanan itu tidak berkaitan dengan isu lain yang saat ini berkembang," klaimnya.
Ia menambahkan, proses penggeledahan yang dilakukan kepolisian sepenuhnya berada dalam kewenangan Polri.
"Adapun mengenai informasi adanya penggeledahan oleh Polri terhadap sejumlah lokasi, hal tersebut merupakan proses yang berbeda dan menjadi kewenangan Polri," tegas Nas.
