Massa Aksi Soroti Dugaan Pengendapan Dana BOS dan Praktik Suap, Desak Kadisdik Sumsel Transparan

Palembang. Aliansi News. Id.  

Lembaga Pemerhati Kebijakan dan Advokasi menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, Senin (13/4/2026).

Aksi tersebut menyoroti dugaan pengendapan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) serta praktik suap dalam penunjukan bakal calon kepala sekolah tingkat SMA/SMK.

Aksi ini menjadi bentuk keprihatinan terhadap kondisi dunia pendidikan di Sumatera Selatan yang dinilai masih membebani orang tua siswa. Berbagai pungutan seperti pembelian buku, biaya pembangunan, hingga sarana dan prasarana disebut masih terjadi, meski pemerintah telah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20 persen.

Dalam orasinya, Erik Syailendra menyampaikan bahwa Dana BOS merupakan dana alokasi khusus nonfisik yang bertujuan untuk mendukung operasional satuan pendidikan, khususnya biaya nonpersonalia.

Mengacu pada regulasi yang berlaku, Dana BOS merupakan bagian dari Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) yang digunakan untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah.

“Kami menemukan adanya dugaan dana BOS di Sumatera Selatan terindikasi diendapkan. Ini menjadi tanda tanya besar, dana tersebut disimpan untuk kepentingan apa,” ujar Erik.

Koordinator Lapangan, Solahuddin MK, menambahkan bahwa dugaan tersebut semakin menguat setelah mencuatnya kasus pembobolan dana BOS di SMA Negeri 2 Prabumulih dengan nilai kerugian lebih dari Rp942 juta.

Menurutnya, selain unsur tindak pidana, terdapat indikasi bahwa dana BOS Tahun Anggaran 2025 hingga awal 2026 belum dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

“Dana BOS sekitar Rp1,5 juta per siswa itu diperuntukkan bagi kebutuhan operasional sekolah, bukan untuk disimpan,” tegasnya.

Selain itu, massa juga mengungkap dugaan praktik “bribery” atau suap dalam proses penunjukan bakal calon kepala sekolah SMA/SMK di lingkungan Dinas Pendidikan Sumatera Selatan.

Koordinator Lapangan lainnya, M. Rohman Nasution, menyebut praktik tersebut bertentangan dengan prinsip pemberantasan korupsi sebagaimana diatur dalam konvensi anti korupsi yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006.

“Berdasarkan informasi masyarakat, terdapat dugaan praktik jual beli jabatan dalam penunjukan kepala sekolah. Ini harus diusut secara serius,” ujarnya.

Dalam aksinya, massa mendesak Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Selatan, Hj. Mondyaboni, untuk segera memberikan klarifikasi dan membuka secara transparan penggunaan Dana BOS.

Mereka juga meminta agar Dinas Pendidikan segera berkoordinasi dengan aparat penegak hukum, baik kepolisian maupun kejaksaan, guna mengusut tuntas dugaan pengendapan dana dan praktik suap tersebut.

“Kepala Dinas Pendidikan tidak boleh diam. Harus ada langkah konkret dan transparansi kepada publik,” tegas Rohman.

Aksi berlangsung tertib dengan pengawalan aparat keamanan. Massa menyatakan akan terus mengawal persoalan ini dan berencana melaporkannya secara resmi ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan dalam waktu dekat.

“Kami akan terus mengawal dan membawa persoalan ini ke ranah hukum,” pungkasnya. (Tim)