OTT KPK, Bupati Lombok Barat dan 6 orang lainnya dibawa ke Jakarta

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membawa tujuh orang, termasuk Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini ke Jakarta setelah menjalani pemeriksaan intensif di Markas Komando (Mako) Brimob Polda Nusa Tenggara Barat (NTB), Senin (20/7/2026).

Ketujuh orang tersebut merupakan bagian dari 19 orang yang diamankan dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Lombok Barat.

Pantauan di Mako Brimob Polda NTB menunjukkan pemeriksaan berlangsung dengan pengamanan ketat sejak siang hingga sore.

Sejumlah pejabat yang diperiksa sempat keluar ruangan untuk menunaikan salat Ashar sebelum kembali menjalani pemeriksaan.

Sekitar pukul 17.30 Wita, iring-iringan enam mobil berwarna hitam meninggalkan kompleks Mako Brimob.

Rombongan kemudian menuju Bandara Internasional Lombok untuk diterbangkan ke Jakarta menggunakan pesawat komersial guna menjalani pemeriksaan lanjutan di Gedung Merah Putih KPK.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan operasi tersebut merupakan tindak lanjut dari penyelidikan tertutup yang dilakukan tim penindakan.

"Dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan tersebut, tim mengamankan sejumlah 19 orang, yang kemudian tujuh di antaranya malam ini akan dibawa ke Gedung KPK Merah Putih untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut," kata Budi Prasetyo kepada awak media.

Menurut Budi, operasi penangkapan dilakukan di beberapa lokasi di Kabupaten Lombok Barat sejak pagi.

Bupati Lombok Barat diamankan di rumah dinasnya, sedangkan orang lainnya ditangkap di lokasi berbeda sebelum seluruhnya dibawa ke Mako Brimob Polda NTB untuk menjalani pemeriksaan awal.

Penyidik KPK juga menyita barang bukti berupa uang tunai dan dokumen yang diduga berkaitan dengan perkara yang sedang diusut.

"Sampai dengan saat ini uang yang diamankan senilai ratusan juta rupiah dan juga beberapa dokumen terkait lainnya. Tentu ini juga masih akan terus didalami dalam pemeriksaan awal ini," ujar Budi.

KPK menduga perkara tersebut berkaitan dengan penerimaan suap atau gratifikasi yang berhubungan dengan pelaksanaan sejumlah proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.

Lembaga antirasuah itu belum mengungkap identitas para pihak maupun konstruksi lengkap perkara karena proses pemeriksaan masih berlangsung.