Kejari Sukabumi Didesak Buka Data Proyek Strategis, Massa Soroti Keterbukaan Informasi dan Desak Evaluasi Kasi Intel

aliansinews.id - Sukabumi, Puluhan massa yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil dan Jurnalis Sukabumi menggelar aksi damai di depan Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Sukabumi, Senin (24/8/2026).

Aksi tersebut menjadi ruang penyampaian aspirasi terkait keterbukaan informasi publik, khususnya mengenai proyek strategis pemerintah yang mendapatkan pendampingan atau pengawalan dari Kejaksaan. Massa juga menyoroti pola komunikasi dan dugaan perlakuan yang dinilai tidak proporsional terhadap jurnalis ketika menjalankan tugas jurnalistik.

Sebelum aksi berlangsung, Forum Wartawan Solidaritas Sukabumi (FWSS) memang telah menyampaikan rencana aksi untuk mendorong Kejari Kabupaten Sukabumi memperjelas mekanisme pelayanan informasi publik serta pola komunikasi dengan insan pers.

Minta Informasi Proyek Strategis Dibuka
Dalam orasinya, massa menegaskan bahwa mereka tidak mempersoalkan keberadaan Kejaksaan dalam memberikan pendampingan maupun pengawalan terhadap proyek pemerintah.

Menurut massa, yang menjadi persoalan adalah transparansi informasi ketika proyek tersebut berkaitan dengan penggunaan anggaran negara maupun daerah.

Mereka meminta Kejari Kabupaten Sukabumi memberikan informasi dasar mengenai proyek-proyek yang mendapatkan pendampingan atau pengawalan, antara lain jenis proyek, lokasi pekerjaan, nilai anggaran, serta pihak atau institusi yang melakukan pendampingan.

“Kami tidak anti terhadap pendampingan proyek oleh Kejaksaan. Kami justru mendukung sepanjang dilakukan secara profesional dan akuntabel. Tetapi proyek yang menggunakan APBN maupun APBD harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.”
Massa juga menegaskan bahwa tuntutan tersebut tidak diarahkan untuk meminta dokumen teknis yang memang dapat dikecualikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Informasi dasar mengenai proyek dinilai sudah cukup untuk membantu masyarakat menjalankan fungsi pengawasan terhadap penggunaan uang negara.

Soroti Akses Informasi bagi Wartawan
Selain transparansi proyek, massa menyoroti persoalan komunikasi antara Kejari Kabupaten Sukabumi dengan insan pers.

Mereka menilai wartawan membutuhkan akses kepada sumber resmi agar pemberitaan yang disampaikan kepada masyarakat dapat dilakukan secara berimbang dan berdasarkan informasi yang terverifikasi.

Massa meminta adanya mekanisme yang jelas mengenai siapa pejabat yang berwenang memberikan keterangan, jenis informasi yang dapat disampaikan kepada publik, serta prosedur konfirmasi yang harus ditempuh wartawan.

FWSS sebelumnya juga menyampaikan bahwa kejelasan mekanisme tersebut diperlukan untuk menghindari kesalahpahaman maupun munculnya persepsi mengenai pembatasan terhadap kerja jurnalistik.

“Jurnalis bukan musuh Kejaksaan. Pers memiliki fungsi kontrol sosial. Kalau ada informasi yang memang dikecualikan, silakan dijelaskan dasar hukumnya. Jangan justru wartawan yang melakukan konfirmasi dipersulit atau diperlakukan berbeda.”
Massa berharap hubungan antara aparat penegak hukum dan pers dibangun berdasarkan komunikasi profesional, keterbukaan, serta penghormatan terhadap tugas dan fungsi masing-masing.

Tiga Tuntutan Utama
Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan sejumlah tuntutan yang menjadi perhatian utama.

Pertama, meminta Kejari Kabupaten Sukabumi membuka informasi mengenai proyek-proyek strategis yang mendapatkan pendampingan atau pengawalan, sepanjang informasi tersebut bukan termasuk informasi yang dikecualikan.

Kedua, meminta penghentian segala bentuk perlakuan yang dinilai diskriminatif terhadap wartawan ketika menjalankan tugas jurnalistik, terutama saat melakukan konfirmasi kepada pejabat atau institusi publik.

Ketiga, meminta adanya akuntabilitas terhadap proses pendampingan dan pengawasan proyek strategis pemerintah sehingga masyarakat dapat mengetahui sejauh mana fungsi tersebut dijalankan.

Massa menilai keterbukaan informasi bukan ancaman bagi institusi penegak hukum. Sebaliknya, transparansi dinilai dapat memperkuat kepercayaan masyarakat sekaligus mengurangi ruang munculnya spekulasi terhadap pelaksanaan proyek yang menggunakan anggaran publik.

Desak Evaluasi terhadap Kasi Intel
Aksi semakin mendapat perhatian ketika massa turut menyuarakan tuntutan agar Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejari Kabupaten Sukabumi dievaluasi, bahkan didesak dicopot apabila terbukti tidak mampu menjalankan fungsi komunikasi publik dan pelayanan informasi secara baik.

Tuntutan tersebut disebut muncul dari kekecewaan massa terhadap pola komunikasi yang mereka nilai belum mencerminkan keterbukaan dan kemitraan dengan insan pers.

Massa meminta pimpinan Kejaksaan melakukan evaluasi internal terhadap pejabat yang dinilai memiliki tanggung jawab dalam komunikasi dengan masyarakat dan media.

Sebelumnya, FWSS juga telah meminta klarifikasi terkait pola komunikasi dengan Kasi Intel serta mendorong evaluasi internal agar hubungan antara Kejaksaan dan insan pers dapat berjalan lebih profesional dan setara.

Namun, tuntutan pencopotan tersebut merupakan aspirasi massa aksi dan bukan merupakan kesimpulan bahwa pejabat yang bersangkutan telah terbukti melakukan pelanggaran.

Siapkan Mekanisme Sengketa Informasi
Massa juga menyatakan akan menyampaikan permintaan informasi secara resmi kepada Kejari Kabupaten Sukabumi.

Langkah tersebut ditempuh agar permintaan informasi memiliki dasar administrasi yang jelas dan dapat diproses melalui mekanisme keterbukaan informasi publik.

Mereka menyatakan akan menunggu tanggapan resmi dari pihak Kejari. Apabila permohonan tidak mendapatkan jawaban sesuai mekanisme yang berlaku atau terdapat penolakan terhadap informasi yang diminta tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, massa menyatakan siap menggunakan mekanisme keberatan hingga sengketa informasi melalui Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat.

Langkah tersebut ditegaskan sebagai upaya menggunakan jalur administrasi dan hukum yang tersedia, bukan semata-mata sebagai bentuk tekanan terhadap institusi Kejaksaan.

Transparansi untuk Perkuat Kepercayaan Publik
Massa menilai keterbukaan informasi merupakan bagian penting dalam pengawasan masyarakat terhadap penggunaan anggaran negara.

Proyek pemerintah yang menggunakan APBN maupun APBD, menurut mereka, memiliki kepentingan publik sehingga informasi yang dapat dibuka kepada masyarakat seharusnya diberikan secara proporsional sesuai ketentuan hukum.

Keterbukaan juga dinilai dapat menjadi instrumen untuk memperkuat kredibilitas lembaga penegak hukum.

Aksi berlangsung dengan tertib dan damai di bawah pengawalan aparat kepolisian. Hingga aksi berakhir, massa menyatakan akan tetap mengawal tuntutan tersebut melalui jalur administrasi dan mekanisme hukum yang tersedia.

Bagi massa aksi, persoalan yang disuarakan bukan semata-mata mengenai pembukaan data proyek. Lebih jauh, mereka ingin memastikan penggunaan uang rakyat, pelaksanaan proyek pemerintah, serta proses pendampingan oleh aparat penegak hukum dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada masyarakat.

Catatan redaksional: Sampai informasi yang terverifikasi dalam pemberitaan publik yang ditemukan, pihak massa memang menyampaikan tuntutan dan rencana mekanisme informasi tersebut. Karena itu, tuntutan terhadap Kasi Intel sebaiknya ditulis sebagai aspirasi/desakan massa, bukan sebagai fakta bahwa pejabat tersebut terbukti melakukan pelanggaran. Identitas Kasi Intel Kejari Kabupaten Sukabumi yang diberitakan sebelumnya adalah Fahmi Rachman.