Ini 7 tuntutan demo mahasiswa di depan DPRD Sumut
Ratusan mahasiswa Universitas Sumatera Utara (USU) menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara, Jalan Imam Bonjol, Kota Medan, Senin (15/6/2026).
Dalam aksi bertajuk “Menuju Indonesia Gagal”, mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan yang berkaitan dengan kondisi ekonomi, pendidikan, hingga kebijakan pemerintah.
Berdasarkan pantauan media, massa aksi datang dengan membawa poster, spanduk, dan satu set pengeras suara. Mereka berkumpul di depan Gedung DPRD Sumut untuk menyampaikan aspirasi melalui orasi secara bergantian.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyoroti kondisi ekonomi nasional yang dinilai perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah.
Salah satu tuntutan utama yang disampaikan adalah menjaga stabilitas harga bahan bakar minyak (BBM) serta memastikan distribusi BBM subsidi tepat sasaran.
Mahasiswa juga mendesak pemerintah untuk meningkatkan pengawasan distribusi BBM agar hanya diterima oleh kelompok masyarakat yang berhak.
Selain itu, massa aksi meminta adanya efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), khususnya dalam penentuan program-program prioritas pemerintah.
Dalam orasinya, mahasiswa USU juga menyuarakan penolakan terhadap segala bentuk dwifungsi Polri.
Mereka menilai fungsi kepolisian harus tetap berada dalam koridor penegakan hukum dan menjaga keamanan masyarakat.
Selain itu, massa aksi mendesak pemerintah untuk menghentikan program makan bergizi gratis (MBG) dan menggantinya dengan program pemenuhan gizi yang dinilai lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran.
Mahasiswa juga meminta pemerintah menjadikan sektor pendidikan sebagai prioritas utama nasional demi menjamin kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa depan.
Tak hanya isu ekonomi dan pendidikan, mahasiswa turut mendesak pemerintah serta DPR untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat.
Mereka juga meminta pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka merealisasikan janji membuka 19 juta lapangan pekerjaan sebagaimana yang pernah disampaikan kepada publik.
Aksi demonstrasi mahasiswa USU mendapat pengawalan ketat dari aparat gabungan yang terdiri atas TNI, Polri, Satpol PP, dan Dinas Perhubungan. Pengamanan dilakukan untuk memastikan kegiatan berlangsung tertib dan kondusif.
