Jimly beberkan hasil rapat perdana Komisi Reformasi Polri
Komisi Percepatan Reformasi Polri menggelar rapat perdana di Mabes Polri, Jakarta, Senin (10/11/2025).
Rapat ini membahas mekanisme kerja komisi dalam beberapa bulan ke depan.
Ketua komisi Jimly Asshiddiqie, menyampaikan bahwa pihaknya menargetkan dapat melaporkan hasil kerja dan rekomendasi kebijakan dalam waktu tiga bulan.
“Harapannya, selama tiga bulan nanti kami akan melaporkan dan merekomendasikan kebijakan-kebijakan yang perlu ditempuh,” ujar Jimly di Mabes Polri.
Jimly menjelaskan, rapat perdana dihadiri seluruh anggota komisi.
Setiap rekomendasi kebijakan yang disusun nantinya akan dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk dipertimbangkan lebih lanjut.
“Untuk hal-hal yang berkaitan dengan persoalan internal Polri, rekomendasinya akan kami serahkan langsung kepada institusi Polri,” jelasnya.
Jimly memastikan komisi akan bekerja aktif dalam waktu dekat, salah satunya dengan mengadakan public hearing guna menjaring berbagai aspirasi dari masyarakat.
“Seminggu sekali kami mengadakan rapat pleno. Di sela-selanya, kami akan mengadakan public hearing, tatap muka, belanja masalah, dan mendengarkan aspirasi dari berbagai kalangan,” ungkapnya.
Menurut Jimly, pihak-pihak yang akan diundang dalam public hearing antara lain berasal dari universitas, organisasi masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM).
“Kamis ini diharapkan kami sudah mengadakan public hearing pertama, khususnya dengan Gerakan Nurani Bangsa dan sejumlah tokoh masyarakat lain,” katanya.
Seluruh masukan dari public hearing tersebut akan dikaji lebih lanjut untuk merumuskan rekomendasi kebijakan reformasi Polri yang konkret dan dapat diimplementasikan.
