DPRD Menunggu Laporan Camat, PT EBJ Diduga Akan Menyerahkan Ratusan Juta
Palembang - Sumsel, AliansiNews -
Lantaran belum adanya tindak lanjut dari Komisi III DPRD Kota Palembang yang sebelumnya meminta Lurah dan Camat untuk kembali mengundang pihak PT EBJ (pemilik tower). Bila undangan kedua tidak diindahkan, langkah komisi III DPRD Kota Palembang akan merekomendasikan penyegelan terhadap tower tersebut dalam rapat kerja Selasa (10/06/2025).
Sementara, Camat Alang-Alang Lebar Kota Palembang, Sariyansyah Ismail S.STP MSi melalui Lurah Karya Baru, Afran Kurniawan SH mengatakan, "Kami sudah mengundang rapat dikantor Camat terlebih dahulu, yang hadir kemarin sifatnya berwakil dan masih menunggu jawaban", katanya Kamis (19/06/2025).
Selain itu, informasi yang beredar di lingkungan warga sekitar tower mengatakan, PT EBJ diduga akan menyerahkan uang sekitar ratusan juta rupiah kepada oknum Camat yang diduga untuk kompensasi warga sekitar tower agar warga tidak mempermasalahkan izin tower ke DPRD Kota Palembang.
Akibatnya, warga sekitar tower mengirimkan surat pengaduan dan berharap komisi III DPRD Kota Palembang segera merekomendasikan penyegelan terhadap tower tersebut, Senin (07/07/2025).
Menanggapi hal ini, Ketua Komisi III DPRD Kota Palembang, Rubi Indiarta SH mengatakan, "Kalau sebagai masyarakat yang terdampak. Tower, mohon untuk menanyakan proses mediasinya ke Camat, karena sebelumnya sudah diserahkan ke Camat. Namun, hasil mediasinya belum dilaporkan. Tanyakan ke Pemkot melalui Camat. Sebab, kami DPRD ini cuma berfungsi sebagai pengawasan dan rekomendasi", terangnya Rabu (16/07/2025).
Sementara, Camat Alang-Alang Lebar Kota Palembang, Sariyansyah Ismail S.STP MSi melalui Lurah Karya Baru, Afran Kurniawan SH enggan menanggapi konfirmasi media ini, baik melalui WhatsApp (WA) maupun via ponselnya Jumat (18/07/2025).
Senada, Manajer PT ERA BANGUN TOWERINDO,
Eva Simarmata, enggan menanggapi konfirmasi media ini, baik melalui WhatsApp (WA) maupun via ponselnya Jumat (18/07/2025).
Diketahui, yang dikeluhkan warga Jln. HBR Motik Palembang yang terdampak tower kepada Komisi III DPRD Kota Palembang :
Tower berdiri kurang dari 3 (tiga) meter dari rumah warga.
Warga tidak pernah bertemu atau sosialisasi dengan pihak PT EBJ apalagi memberikan tanda tangan persetujuan izin.
Tower berdiri dengan ketinggian 36 meter sejak awal dibangun dengan menggunakan izin dari Walikota Palembang dengan ketinggian 30 meter.
PT EBJ mengajukan permohonan revisi perizinannya dari ketinggian 30 meter menjadi 36 meter menggunakan tanda tangan warga yang alamatnya jauh dari tower dengan imbalan kompensasi walaupun warga yang terdampak tower sejak awal menolak memberikan persetujuan terhadap revisi perizinannya.
PT EBJ mengaku menyewa rumah warga sekitar dekat berdirinya tower. Diketahui, rumah warga sekitar tower tersebut telah dibeli oleh PT EBJ sebelumnya.
Tanda tangan warga yang memberikan izin dengan ketinggian 30 meter berbeda dengan revisi izin 36 meter.
Tidak ada tindakan tegas dari dinas terkait bahkan tindakan tegas Walikota Palembang.
Sebelumnya para dinas terkait perizinan kaget setelah meninjau dan melihat secara langsung ke lokasi berdirinya tower. Lalu para dinas terkait menjanjikan kepada warga terdampak tower akan menyelesaikan terkait perizinan dan keberadaan tower tersebut secepatnya. Namun hingga sekarang tidak ada tindakan tegas yang dijanjikan. Padahal jelas adanya pelanggaran yang dilakukan oleh oknum PT EBJ.
Hingga berita ini dipublikasikan, pihak terkait lainnya belum dapat dikonfirmasi.(yn)
