Samakan Gedung DPRD Jabar Tempat Sampah, Massa Demo Usung 10 Tuntutan
Puluhan massa menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Kamis (4/9/2025) siang.
Aksi yang dilakukan kelompok warga Kampung Kota Bandung ini diwarnai pelemparan sampah ke dalam gedung dewan.
Massa membawa sejumlah poster berisi tuntutan, salah satunya menolak tindakan aparat yang dinilai represif serta menyerukan agar TNI kembali ke barak.
Koordinator aksi, Angga menjelaskan pelemparan sampah merupakan simbol kekecewaan warga terhadap sikap anggota dewan yang dianggap tidak mendengarkan aspirasi rakyat.
“Warga Bandung tahu betul kalau saat demo tidak ada anggota dewan yang mau mendengar. Jadi, demo di depan DPRD hanya sebatas simbolis. Maka, kami menilai gedung DPRD Jabar ini layaknya tempat sampah,” ujarnya.
Tema aksi kali ini adalah “Buang Sampah pada Tempatnya” sebagai sindiran agar para wakil rakyat lebih berpikir dan tidak abai terhadap kepentingan publik.
Lebih lanjut, Angga menegaskan massa menolak militerisme di Jawa Barat.
“Kami menyerukan militer kembali ke barak. Jawa Barat harus bebas dari militerisme,” katanya.
10 Tuntutan Massa dalam Aksi Demo DPRD Jabar:
1. Hentikan brutalitas aparat, penangkapan ilegal, sweeping, dan pamer kekuatan TNI/Polri di tengah masyarakat.
2. Cabut kebijakan yang tidak pro-rakyat, tingkatkan upah pekerja, serta lindungi hak buruh dengan sistem kerja yang adil.
3. Rampas seluruh aset koruptor dan jatuhkan hukuman mati bagi pelakunya.
4. Wujudkan reforma agraria sejati dengan distribusi tanah untuk rakyat, bukan korporasi.
5. Turunkan pajak rakyat, harga kebutuhan pokok, tarif listrik, dan BBM; naikkan pajak impor, konglomerat, dan perusahaan multinasional.
6. Pangkas anggaran DPR, pejabat negara, TNI, dan Polri; perbesar anggaran pendidikan serta kesejahteraan rakyat.
7. Batalkan kerja sama TNI AD-Pemprov Jabar dalam Manunggal Karya Bakti; wujudkan Jawa Barat anti-militerisme.
8. Lakukan reformasi Polri dan tegakkan supremasi sipil, kembalikan militer ke barak.
9. Tangkap dan adili aparat pelanggar HAM dalam aksi Agustus 2025 serta kasus HAM berat masa lalu.
10. Bebaskan masyarakat yang ditangkap dalam demonstrasi Agustus-September 2025; kemarahan rakyat bukan tindakan terorisme.
