TNI Kembali ke Barak, Salah Satu dari 17+8 Tuntutan Rakyat, Ini Selengkapnya
Selama dan setelah serangkaian unjuk rasa dan kerusuhan di Indonesia, di media sosial beredara spirasi dan desakan rakyat yang terdiri dari 17 poin tuntutan jangka pendek dan 8 tuntutan jangka panjang.
Tuntutan tersebut dirangkum dari desakan yang dipublikasikan berbagai organisasi masyarakat sipil, di antaranya YLBHI; PSHK; pernyataan sikap Ikatan Mahasiswa Magister Kenotariatan UI; pernyataan sikap Center for Environmental Law & Climate Justice UI; tuntutan buruh pada demonstrasi 28 Agustus lalu; serta 12 Tuntutan Rakyat Menuju Reformasi Transparansi dan Keadilan di kanal change.org.
Tuntutan itu kemudian berkembang menjadi gerakan yang disebut Gerakan 17+8 Tuntutan Rakyat.
Lantas, apa saja isi 17=8 Tuntutan Rakyat yang menjadi diskursus utama di media sosial saat ini?
Tugas Presiden Prabowo Subianto:
1. Gerakan ini menuntut Prabowo untuk menarik TNI dari pengamanan sipil dan memastikan tidak ada kriminalisasi terhadap demonstran;
2. Bentuk Tim Investigasi Independen kasus tewasnya Affan Kurniawan, Umar Amarudin, maupun seluruh korban kekerasan aparat sepanjang demonstrasi 28-30 Agustus lalu dengan mandat yang jelas dan transparan;
Tugas untuk DPR
3. Gerakan ini menuntut DPR untuk membekukan kenaikan gaji/tunjangan anggota Dewan, serta membatalkan rencana pemberian fasilitas baru termasuk tunjangan pensiun;
4. Publikasikan transparansi anggaran mulai dari gaji, tunjangan rumah, fasilitas DPR, dan lainnya;
5. Mendorong Badan Kehormatan DPR memeriksa anggota yang bermasalah, termasuk meminta KPK untuk menyelidikinya;
Tugas untuk Ketua Umum partai politik
6. Para Ketua Umum partai politik harus memecah atau menjatuhkan sanksi tegas kepada para kader yang tidak etis dan telah memicu kemarahan publik;
7. Mengumumkan komitmen partai untuk berpihak kepada rakyat di tengah situasi krisis;
8. Libatkan kader dalam ruang dialog publik bersama mahasiswa dan masyarakat sipil;
Tugas Polri
9. Gerakan ini mendesak Polri untuk membebaskan seluruh demonstran yang ditahan;
10. Menghentikan tindakan kekerasan dan menaati SOP pengendalian massa yang sudah tersedia;
11. Tangkap dan proses hukum secara transparan anggota dan komandan yang melakukan, serta memerintahkan tindakan kekerasan dan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM);
Tugas TNI
12. TNI diminta untuk kembali ke barak dan menghentikan tindak kekerasan terhadap masyarakat sipil;
13. Tegakkan disiplin internal agar prajurit tak mengambil alih tugas Polri;
14. Berkomitmen untuk tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi;
Tugas Kementerian Sektor Ekonomi;
15. Gerakan ini menuntut pemastian upah layan bagi seluruh angkatan kerja (termasuk namun tidak terbatas pada guru, ojek online, tenaga kesehatan, dan mitra ojek online) di seluruh Indonesia;
16. Ambil langkah darurat untuk mencegan PHK massal dan melindungi buruh kontrak;
17. Buka dialog dengan serikat buruh untuk solusi upah minimum dan outsourcing.
Tujuh belas tuntutan ini memiliki tenggat waktu hingga lusa, 5 September 2025.
Tujuh belas tuntutan ini memiliki tenggat waktu hingga lusa, 5 September 2025.
Kemudian, 8 tuntutan rakyat yang diberi tenggat waktu hingga 1 tahun lamanya, yaitu:
1. Bersihkan dan reformasi DPR besar-besaran;
2. Reformasi partai politik dan kuatkan pengawasan eksekutif;
3. Susun rencana reformasi perpajakan yang lebih adil;
4. Sahkan dan tegakkan UU Perampasan Aset Koruptor;
5. Reformasi kepemimpinaan dan sistem di kepolisian agar profesional dan humanis;
6. Kembalikan TNI ke barak tanpa pengecualian;
7. Perkuat Komnas HAM dan lembaga pengawas independen;
8. Tinjau ulang kebijakan sektor ekonomi dan ketenagakerjaan.
