Ada perubahan skema pengupahan dan PHK di UU Ketenagakerjaan baru

Ada perubahan skema pengupahan dan PHK di UU Ketenagakerjaan baru
Foto: Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Kemnaker, Indah Anggoro Putri.
EKONOMI
Senin, 03 Nov 2025  15:33

Kementerian Ketenagakerjaan segera merevisi Undang-Undang Ketenagakerjaan. Hal ini dilakukan dengan menggelar konsultasi publik di bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Dirjen PHI Jamsos Kemnaker, Indah Anggoro Putri, mengatakan pemerintah sebagai mitra DPR dalam rangka penyusunan UU Ketenagakerjaan baru perlu menyiapkan bahan/materi untuk dibahas bersama DPR, sebagaimana amanat Mahkamah Konstitusi (MK).

Dalam kegiatan yang dilaksanakan pada Kamis (30/10/2025) tersebut, Dirjen PHI Jamsos Kemnaker Indah Anggoro Putri berharap forum itu menjadi ruang dialog untuk mendengarkan suara pekerja, pengusaha, dan seluruh pemangku kepentingan.

"Forum ini diharapkan menjadi ruang dialog yang konstruktif, tempat di mana suara pekerja, pengusaha, dan seluruh pemangku kepentingan dapat didengar dan dihimpun secara utuh, " tuturnya.

Ia juga menjelaskan bahwa konsultasi publik tersebut merupakan wujud keterbukaan pemerintah dalam proses penyiapan perumusan kebijakan.

Menurutnya, pemerintah sebagai mitra DPR perlu mendengar aspirasi seluruh pemangku kepentingan dalam rangka penyusunan UU Ketenagakerjaan untuk dibahas bersama DPR sebagaimana amanat Mahkamah Konstitusi (MK).

"Pemerintah perlu mendengar aspirasi dari seluruh pemangku kepentingan mulai dari SP/SB, Akademisi/Praktisi, Pengusaha/Industri, dan Pemda di kota Medan secara langsung sebagai bentuk perwujudan meaningfull participation dalam proses pembentukan UU Ketenagakerjaan baru, " bebernya.

Revisi UU Ketenagakerjaan masuk Prolegnas Prioritas 2025 dan didorong oleh putusan MK serta banyaknya kritik terhadap klaster ketenagakerjaan dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Putusan MK Nomor 168/PUU-XXI/2023 mengamanatkan kepada pembentuk UU (Pemerintah dan DPR) agar melakukan perubahan terhadap substansi UU Ketenagakerjaan dalam jangka waktu paling lama dua tahun sejak putusan MK tersebut ditetapkan.

Indah menjelaskan, fokus pembahasan dalam forum konsultasi publik ini mencakup tujuh isu utama, yakni pengupahan, PKWT, alih daya, PHK, pesangon, waktu kerja dan waktu istirahat/cuti, serta tenaga kerja asing.

"Forum ini diharapkan menjadi ruang dialog yang konstruktif, tempat di mana suara pekerja, pengusaha, dan seluruh pemangku kepentingan dapat didengar dan dihimpun secara utuh," katanya.

TAG:
#tenaga kerja
#undang-undang
#kemnaker
#buruh
#upah
#phk
Berita Terkait
Larangan Diskriminasi, Syarat Usia di Lowongan Kerja Resmi Dihapus
Larangan Diskriminasi, Syarat Usia di Lowongan Kerja Resmi Dihapus
Larangan Diskriminasi, Syarat Usia di Lowongan Kerja Resmi Dihapus
Larangan Diskriminasi, Syarat Usia di Lowongan Kerja Resmi Dihapus
Rekomendasi
1
2
3
4
5
6
7
Hari Bakti PU ke-81 Makin Semarak, 27 Tim ASN Siap Bertarung Rebut Piala Bupati
Longsor Terjang Cicadas Kabandungan, Irigasi Jaya Mekar Terputus, Dua Rumah Warga Terancam
Progres Capai 54,44 Persen, Dinas PU Sukabumi Hentikan Sementara Pengerjaan Jalan Bojonglopang–Cimerang Demi Kualitas Beton
Gencarkan Pencegahan Narkoba di Perbatasan, Pos Sei Kelik Satgas Yonarmed 13/Nanggala Bersama Koramil Gelar Penyuluhan di Sungai Kelik
Kegiatan Silaturahmi Kapolres Tangerang Selatan di Gereja Christ Catedral Gading Serpong 
Indeks Berita