Bupati Sukabumi Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi Tahun 2025, Bahas Percepatan Belanja Daerah untuk Jaga Stabilitas Ekonomi
aliansinews.id - Sukabumi, Bupati Sukabumi H. Asep Japar bersama Sekretaris Daerah H. Ade Suryaman serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Tahun 2025 secara virtual di Command Center Sekretariat Daerah (Setda) Palabuhanratu, Senin (20/10/2025).
Rapat nasional ini dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian bersama Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa. Agenda tersebut menjadi bagian penting dalam upaya pemerintah pusat menjaga laju pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus menekan potensi inflasi di daerah menjelang akhir tahun anggaran 2025.
Dalam arahannya, Mendagri Tito Karnavian menegaskan pentingnya efisiensi dan ketepatan waktu dalam pelaksanaan anggaran pemerintah daerah. Ia mengingatkan bahwa masih terdapat sejumlah daerah dengan kapasitas fiskal tinggi, namun realisasi belanja yang rendah, sehingga dampaknya belum optimal dirasakan masyarakat.
“Kalau uangnya hanya disimpan di kas daerah, manfaatnya tidak akan terasa bagi masyarakat. Belanjakan sesuai perencanaan, jangan menumpuk di rekening daerah. Setiap rupiah harus memberi nilai tambah bagi pembangunan,” tegas Mendagri.
Lebih lanjut, Tito meminta agar pemerintah daerah segera mempercepat proses administrasi dan teknis terkait Dana Alokasi Khusus (DAK), termasuk penyusunan petunjuk teknis (juknis) agar program-program yang bersumber dari DAK dapat segera dieksekusi. Hal ini dinilai krusial untuk mendorong perputaran ekonomi di tingkat daerah sekaligus memperkuat daya beli masyarakat.
Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam paparannya menyampaikan bahwa kondisi ekonomi nasional hingga kuartal II tahun 2025 menunjukkan tren yang positif. Perekonomian Indonesia tumbuh stabil sebesar 5,2 persen, menjadikannya salah satu pertumbuhan tertinggi di antara negara-negara anggota G20.
“Inflasi nasional juga terkendali di kisaran 2,65 persen. Ini menunjukkan daya beli masyarakat tetap kuat dan kebijakan fiskal kita berjalan dengan baik,” ujar Purbaya.
Ia menambahkan bahwa secara keseluruhan, ekonomi Indonesia saat ini berada dalam kondisi sehat dan stabil, serta mendapatkan tingkat kepercayaan tinggi dari investor dan lembaga internasional. Namun demikian, Menkeu menekankan agar capaian tersebut dapat dirasakan secara merata hingga ke tingkat daerah.
“Peran pemerintah daerah sangat penting dalam menjaga momentum pertumbuhan ini. Kalau ada anggaran, segera gunakan untuk kegiatan produktif yang menyentuh masyarakat. Jangan sampai tertunda karena faktor administrasi,” imbuhnya.
Dari sisi regional, Purbaya menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah Indonesia masih menunjukkan tren positif. Pulau Jawa tercatat sebagai kontributor utama terhadap ekonomi nasional dengan pangsa 56,9 persen, didorong oleh sektor industri pengolahan yang masih kuat dan ekspor yang tetap solid.
Di sisi lain, wilayah Sumatera dan Kalimantan mengalami pertumbuhan yang didorong oleh sektor pertanian, perdagangan, dan pertambangan. Pemerintah pusat mendorong agar kedua wilayah ini ke depan dapat melakukan diversifikasi ekonomi untuk memperkuat ketahanan regional dan mengurangi ketergantungan terhadap komoditas tertentu.
Sementara itu, berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS), tren inflasi di daerah pada tahun 2025 dinilai terkendali dengan baik. Dari 38 provinsi, sebanyak 30 provinsi mencatat inflasi positif yang berada dalam kisaran aman, sedangkan hanya Maluku Utara yang mengalami sedikit deflasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas harga berjalan efektif.
Di Kabupaten Sukabumi sendiri, pemerintah daerah berkomitmen untuk terus memperkuat koordinasi lintas sektor, termasuk dengan instansi vertikal dan pelaku usaha. Melalui sinergi kebijakan fiskal dan pengendalian inflasi daerah, diharapkan pertumbuhan ekonomi lokal dapat terus meningkat seiring dengan terjaganya daya beli masyarakat.
Bupati Sukabumi H. Asep Japar menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Sukabumi siap menindaklanjuti arahan pemerintah pusat dengan mempercepat realisasi program pembangunan serta mengoptimalkan penggunaan anggaran.
“Kami akan memastikan setiap kegiatan yang sudah direncanakan dalam APBD segera dijalankan. Fokus kami adalah agar masyarakat bisa merasakan manfaat nyata dari belanja daerah,” tutur Bupati.
Dengan adanya Rakor ini, diharapkan seluruh pemerintah daerah, termasuk Kabupaten Sukabumi, dapat menjaga stabilitas ekonomi, mengendalikan inflasi, serta mempercepat realisasi belanja agar roda perekonomian nasional terus berputar secara sehat dan berkelanjutan.
