Kritik Tajam team lembaga aliansi Indonesia wilayah Sumsel terhadap kebijakan yang dianggap tidak bijak: TPP Mandek 5 bulan, Walikota dituding minim perhitungan
PALEMBANG, Aliansinews"–
Janji Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang dijanjikan Wali Kota Palembang Ratu Dewa kepada 3.932 PPPK telah memicu reaksi keras dari kalangan aktivis. Setelah lima bulan berlalu sejak janji TPP cair pada Mei 2025, kegagalan realisasi tersebut dinilai sebagai bukti kegagalan perencanaan dan "minim perhitungan" di tingkat pemerintah kota.
Team investigasi BPAN LAI Sumatera Selatan, mengecam keras alasan kajian yang terus diulang Pemkot Palembang.
"Ini bukan masalah teknis, ini masalah komitmen dan kapabilitas ucap imam Santoso kesal,
Janji yang sudah diucapkan kepada ribuan orang seharusnya didasari oleh perhitungan anggaran yang matang, bukan sekadar `isapan jempol` politik," tegas imam saat dikonfirmasi via pesan Whatsapp, Selasa (7/10/2025).
Walikota Dianggap Gagal Menghitung Kapasitas APBD
Lembaga Aliansi Indonesia wilayah Sumsel menyoroti kontradiksi dalam pernyataan Pemkot Palembang. Sebelum pelantikan 2 Mei 2025,
Walikota menjamin bahwa TPP akan cair karena "tidak ada hambatan, baik anggaran maupun pengkajian lainnya". Namun, setelah pelantikan, TPP kembali ditunda dengan alasan masih menjadi "PR besar" dan bergantung pada kemampuan APBD.
"Jika anggaran sudah clear pada April 2025, mengapa TPP masih mandek hingga Oktober? Alasan `masih dikaji` selama lima bulan setelah janji publik diucapkan menunjukkan Walikota minim perhitungan atau memang sejak awal tidak serius mengalokasikan dana. Janji ini ibarat membangun istana di atas pasir," tambahnya.
Kritik ini juga menekankan bahwa TPP bagi PPPK, meskipun tidak wajib secara regulasi, adalah kewajiban moral mengingat beban kerja 3.932 pegawai tersebut setara dengan PNS, sementara mereka hanya menerima gaji pokok.
*TPP Bukan Isu Kajian, Tapi Isu Kesejahteraan*
Lembaga Aliansi Indonesia mendesak Walikota Palembang untuk segera menghentikan alasan administratif dan fokus pada penyelesaian.
Menurut imam TPP bukan lagi isu kajian, melainkan isu kesejahteraan dan kepastian hukum bagi ribuan keluarga PPPK yang telah mengabdi.
"Kami menuntut Pemkot segera mengumumkan tanggal pasti pencairan TPP dan memberikan rincian anggaran yang transparan. Kesejahteraan ribuan PPPK tidak boleh dijadikan sandera bagi alasan teknis yang berlarut-larut. Walikota harus bertanggung jawab atas janji yang telah ia sampaikan," tutupnya( Tim)
