KPK, Kejagung dan Polri Dinilai Mati Suri, Aktivis 98 Ali Pudi : Negara Tak Boleh Kalah Melawan Kekuasaan
Sumsel. AliansiNews.id.
Aktivis 98, Jurnalis serta Analis Ekonomi & Politik. Ali Pudi menyesalkan sikap aparat penegak hukum, yang dinilai kurang peka terkait berbagai dugaan kasus korupsi serta adanya indikasi penyalahgunaan wewenang yang hingga kini tak kunjung tersentuh hukum. Nama Gubernur Herman Deru dan keluarganya kerap disebut-sebut berada di balik sejumlah kasus besar, mulai dari Villa Gandus, Bank Sumsel Babel, timbunan Keramasan, KORMI, hingga RS Fatimah.
Ali Pudi menilai, ada dua kubu dalam hukum di daerah itu. "Kita yaitu rakyat yang mencuri singkong langsung ditangkap, dan konglomerat yang merampok tanah negara malah disambut karpet merah," tegasnya kepada wartawan, Sabtu (13/9/2025).
Ali Pudi menilai sikap lembaga penegak hukum: KPK, Kejaksaan Agung, hingga Polri terkesan bungkam dan tak berani bergerak. Fenomena ini sekali lagi mempertegas adagium klasik: hukum di Indonesia tajam ke bawah, tumpul ke atas.
1. Villa Gandus: Properti Elit di Atas Kepentingan Publik
Proyek pembangunan dan kepemilikan Villa Gandus disebut-sebut terkait dengan keluarga Herman Deru. Isu yang mencuat adalah bagaimana aset properti tersebut berdiri di atas lahan strategis dengan aliran dana yang patut dipertanyakan. Publik bertanya-tanya: apakah ada campur tangan kebijakan pemerintah daerah dalam memuluskan izin dan pembiayaan?
Sejauh ini, tidak ada langkah nyata dari aparat hukum untuk menggali jejak keuangan atau relasi bisnis yang melibatkan keluarga penguasa daerah.
2. Bank Sumsel Babel: Simbol Oligarki Keuangan Daerah
Bank pembangunan daerah seharusnya menjadi motor penggerak ekonomi rakyat. Namun, di Sumsel-Babel, bank ini justru ramai dibicarakan terkait dugaan praktik rente politik. Dari isu kredit macet bernilai miliaran hingga dugaan intervensi dalam penempatan direksi, jejak politik dianggap terlalu kental.
Nama Herman Deru dan lingkar keluarganya tak jarang disebut dalam percakapan publik. Meski demikian, Kejaksaan maupun KPK tidak kunjung melakukan audit investigatif yang transparan.
3. Timbunan Keramasan: Proyek Infrastruktur Bernilai Fantastis
Proyek timbunan lahan di kawasan Keramasan menelan dana besar. Namun, kualitas pengerjaan dipertanyakan, bahkan disebut sebagai “proyek bancakan”. Dugaan markup anggaran, pengadaan fiktif, hingga keterlibatan perusahaan milik orang dekat kekuasaan menguat.
Meski laporan dari masyarakat dan aktivis sudah berkali-kali disuarakan, kasus ini tetap berjalan di tempat.
4. KORMI: Olahraga Jadi Lahan Bisnis
Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) di Sumsel diduga tak lepas dari praktik nepotisme. Ketua KORMI diketahui adalah bagian dari keluarga inti Herman Deru. Dana hibah dan anggaran kegiatan olahraga masyarakat yang seharusnya mendorong partisipasi publik justru disinyalir menjadi ladang bisnis keluarga pejabat.
5. RS Fatimah: Bisnis Kesehatan dengan Jejak Politik
Rumah Sakit Fatimah juga menjadi bahan perbincangan publik. Dugaan adanya penguasaan bisnis kesehatan oleh keluarga besar penguasa daerah memperlihatkan bagaimana pelayanan publik berpotensi tersubordinasi kepentingan pribadi.
Di tengah mahalnya biaya kesehatan dan sulitnya akses bagi masyarakat kecil, isu ini menjadi simbol ketimpangan antara rakyat dan elit.
*Kenapa Aparat Hukum Bungkam?
Pertanyaan terbesar masyarakat adalah: mengapa KPK, Kejagung, dan Polri seolah tak berdaya?
Beberapa analisis menyebut:
Faktor politik nasional: Herman Deru dianggap memiliki jejaring dengan pusat kekuasaan.
Kalkulasi pragmatis aparat hukum: Menyentuh kasus ini bisa berimbas pada karier dan posisi strategis.
Budaya impunitas di daerah: Pejabat yang berkuasa sering membangun “tameng politik” untuk melindungi keluarga dan kroninya.
*Krisis Kepercayaan Publik*
Mandeknya penegakan hukum terhadap kasus-kasus ini membuat masyarakat semakin apatis. Ketika rakyat kecil dikejar hingga ke akar-akarnya karena kasus sepele, para elit justru bisa melenggang dengan aman.
Hal ini berbahaya, karena:
1. Menurunkan legitimasi hukum dan lembaga penegak hukum.
2. Menguatkan oligarki politik-ekonomi di daerah.
3. Membuka ruang semakin lebarnya jurang ketidakadilan sosial.
*Saatnya Publik Mengawal*
Kasus Villa Gandus, Bank Sumsel Babel, timbunan Keramasan, KORMI, hingga RS Fatimah hanyalah potret sebagian kecil dari problem besar di Sumatera Selatan. Diamnya aparat hukum bukan berarti kasus ini bersih, melainkan menunjukkan betapa rapuhnya independensi penegakan hukum ketika berhadapan dengan kekuasaan politik.
Jika lembaga resmi tak bergerak, publik dan masyarakat sipil harus terus bersuara. Karena tanpa tekanan rakyat, kasus-kasus seperti ini hanya akan terkubur sebagai arsip laporan tanpa tindak lanjut, tungkasnya. ( Tri Sutrisno)
