Soeharto Bisa Berkuasa 32 Tahun, Menkeu Purbaya Ungkap Rahasianya

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa pengendalian inflasi, terutama harga bahan pokok seperti beras, menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga stabilitas sosial dan politik di Indonesia.

Ia bahkan menyebut stabilitas harga pangan sebagai rahasia panjangnya kekuasaan Presiden Soeharto selama 32 tahun memimpin negeri ini.

Dalam paparannya pada Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 2025 di kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (20/10/2025), Purbaya menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam memastikan harga-harga tetap terkendali sebagai fondasi kesejahteraan masyarakat dan stabilitas pemerintahan.

“Inflasi itu bisa menjaga stabilitas sosial politik. Salah satu rahasia kenapa Pak Harto bisa bertahan 32 tahun adalah beliau bisa menjaga stabilitas harga beras,” ujar Purbaya.

Menurut Purbaya, keberhasilan menjaga harga pangan pokok tidak hanya berdampak pada ekonomi, tetapi juga pada kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Ia menilai, kepala daerah yang mampu mengendalikan harga di wilayahnya akan lebih mudah mendapatkan kepercayaan masyarakat, bahkan tanpa perlu strategi politik tambahan.

“Kalau di daerah ini harganya tidak terkendali, nanti pemimpinnya bisa tidak terpilih lagi. Kalau bapak-ibu bisa menangani harga di daerah, hampir pasti bisa terpilih lagi tanpa embel-embel lain,” ujarnya.

Purbaya menegaskan, perut rakyat masih menjadi alat politik utama di Indonesia.

Stabilitas harga beras dan bahan kebutuhan pokok lainnya menjadi ukuran paling langsung yang dirasakan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah maupun pusat.

Dalam kesempatan yang sama, ia juga menyoroti kinerja inflasi daerah yang dinilai cukup baik sepanjang 2025.

Dari 38 provinsi, sebanyak 37 mencatat inflasi positif dan 25 di antaranya sudah berada dalam rentang target nasional. Hanya Maluku Utara yang mencatat sedikit deflasi.

Purbaya menyebut capaian ini sebagai bukti kerja sama yang baik antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengendalikan harga pangan.

Namun, ia tetap mengingatkan agar pemda tidak lengah terhadap risiko baru, termasuk ketergantungan pada komoditas tertentu dan penyerapan anggaran yang lambat.

“Pemerintah daerah perlu terus menstimulasi perekonomian lewat belanja yang cepat, tepat, dan produktif,” tegasnya.