Program Dinsos di Karanganyar Dikeluhkan, Para Pendamping Mengaku Tak Pernah Tercover Uluran Tangan Pemerintah. DPR Gelar Audensi Terima Curhatan Mereka !

KARANGANYAR — Para pengampu pilar-pilar sosial di Kabupaten Karanganyar menyuarakan problem yang mereka hadapi di lapangan. Mulai dari permakanan, dana minim operasional petugas hingga tanpa support bagi karang taruna.

Dialog tersebut menghadirkan narasumber dari Kemensos, Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar dan Komisi VIII DPR, di forum Peningkatan Kapasitas Pilar-pilar Sosial ‘Aksi Bersama Pilar-pilar Sosial untuk Indonesia’ di New Normal Cafe, Selasa (27/12).

Adapun audiensi dari petugas sosial masyarakat, Satgaskin, pendamping PKH dan lainnya.

“Bagaimana dengan urusan permakanan. Karena di Dinsos, urusan itu ditangani pusat dan dilaksanakan daerah. Diwujudkan PKH. Tapi bagaimana petugas penyalurnya. Terutama jaminan bagi mereka yang menyalurkan. Di Jawa mungkin relatif memungkinkan. Namun tidak untuk daerah terluar Indonesia yang terdiri pulau-pulau dan harus menempuh perjalanan sulit untuk menyalurkan bantuan,” kata Kepala Dinas Sosial Karanganyar, Sugeng Raharto kepada para narasumber di forum itu.

Selanjutnya, Parsono dari Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) mengatakan, dukungan ke komunitasnya yang bersifat sukarelawan nyaris nihil.

Pihaknya tak bermaksud meminta upah. Namun alangkah baiknya disuport untuk operasional di lapangan.

Kemudian Pujiatno dari Karang Taruna Kabupaten Karanganyar menyebut banyak problem dialami masyarakat minim ter-cover uluran tangan pemerintah. Misalnya anggaran pendukung kreativitas pemuda, wadah pencegahan klitih dan kenakalan remaja.

“Anak-anak muda kita banyak yang kreatif. Namun kurang diarahkan. Takutnya lari ke Narkoba, kenakalan dan aksi kriminalitas seperti klitih,” katanya.

Sementara itu Anggota Komisi VIII DPR Paryono menjawab satu-persatu pertanyaan audiensi di forum itu. Terkait permakanan, pemerintah memasang anggaran Rp 1,3 triliun di Kemensos.

Awalnya program awal terkonsep dengan baik seperti pemberian makanan pokok ke Lansia usia 65 tahun. Namun akibat pandemi Covid-19, sasarannya bergeser ke Lansia usia 75 tahun.

“Setelah lepas dari pandemi, kita upayakan sasarannya lebih muda,” katanya.

Ia tak memungkiri petugas sosial memiliki masalah kompleks terutama di lapangan. Tak semua sasaran penerima bantuan di lokasi yang mudah dijangkau.

“Klaster-klaster daerah akan memudahkan pendampingan bagi petugas penyalur. Seperti di Jawa. Ada Jawa kota dan non-kota,” katanya.*(tim)

Editor: Awi