Untuk Memperkuat Sistem dan Budaya Antikorupsi, Rudy Susmanto dan Jaro Ade Berkomitmen.

Bogor - Aliansinews id. Bupati Bogor, Rudy Susmanto menegaskan dirinya dan Wakil Bupati Bogor, Jaro Ade berkomitmen untuk terus perkuat sistem dan budaya antikorupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor. 

"Demikian ditegaskannya di hadapan Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah II Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia, pada kegiatan rapat koordinasi tata kelola Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor bersama dengan KPK RI, di Ruang Serbaguna I, Sekretariat Daerah, Cibinong, Rabu (21-05-2926).

Hadir pada kegiatan tersebut Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK RI, Brigjen Pol Bahtiar Ujang Purnama beserta jajaran, Wakil Bupati Bogor, Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Asisten, Inspektur, para Kepala Perangkat Daerah, Direktur RSUD dan BUMD, dan jajaran Camat.

Bupati Bogor, Rudy Susmanto menyoroti pentingnya percepatan digitalisasi data aset milik pemerintah daerah dalam beberapa bulan ke depan. Menurutnya, langkah ini krusial dalam mendorong efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan aset daerah.

Bupati Ade Yasin Hadiri Launcing Kampung Tangguh di Desa Gunung Putri

“Hal yang lebih penting lagi adalah bagaimana kita melayani masyarakat Kabupaten Bogor yang jumlahnya hampir enam juta jiwa. Tentu tidak bisa disamakan dengan melayani kabupaten atau kota lain yang jumlah penduduknya jauh lebih sedikit,” ujar Rudy.

Untuk itu, lanjut Rudy, Pemkab Bogor akan segera melakukan evaluasi struktural, salah satunya melalui pemekaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). 

"Salah satu contoh yang disampaikannya adalah di bidang pengadaan barang dan jasa pada Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ), yang saat ini hanya memiliki tujuh kelompok kerja (pokja), padahal jumlah program yang harus ditangani mencapai ribuan.

“Ini menjadi tugas kami untuk menambah jumlah pokja yang ada agar pelayanan bisa berjalan lebih optimal,” tandas Rudy